Berita

Bupati Pati Sudewo. (Foto: RMOLJateng/Daryono)

Nusantara

Sudewo Nongol di Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati

JUMAT, 03 OKTOBER 2025 | 01:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bupati Pati Sudewo memenuhi undangan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati yang membahas berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada Kamis, 2 Oktober 2025. 

Kehadiran Sudewo menandai babak baru dalam dinamika pemerintahan di Pati. Dan tentunya kehadiran ini menjadi sorotan publik usai terjadi kegaduhan imbas kenaikan tarif PBB beberapa waktu lalu. 

Sudewo menyebut kehadirannya adalah wujud nyata dari prinsip keterbukaan dan penghormatan yang tinggi terhadap DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Pati.


"Saya hadir di sini atas undangan Pansus. Rekan-rekan semua telah mengikuti jalannya rapat secara langsung, sehingga saya tidak perlu mengulanginya. Niat baik dari Pansus ini sangat saya hargai sebagai bahan introspeksi dan perbaikan ke depan," ujar Sudewo dikutip dari Kantor Berita RMOLJateng, Kamis malam, 2 Oktober 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Sudewo menjelaskan secara rinci mengenai berbagai kebijakan yang telah dan akan diambil oleh pemerintahannya.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Pati.

"Saya ingin menegaskan bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini, dan apa yang akan saya lakukan ke depan, Insya Allah, adalah yang terbaik untuk seluruh rakyat Kabupaten Pati," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudewo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan dukungan penuh demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Pati.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan demi kemajuan daerah.

"Saya memohon dukungan dari semua pihak. Semoga pembangunan di Kabupaten Pati dapat berjalan lancar dan semakin maju. Mari kita bersama-sama membangun Pati yang lebih baik," pungkas dia.

Rapat Pansus Hak Angket ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk menunjukkan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya