Berita

Presiden Prabowo Subianto saat pidato di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: YouTube Sekretariat Kabinet)

Politik

Prabowo Pilih Hadir ke PKS Ketimbang PPP karena Tidak Ingin Cawe-cawe

RABU, 01 OKTOBER 2025 | 11:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Presiden Prabowo Subianto lebih memilih menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI PKS ketimbang Muktamar X PPP, sangat beralasan.

“Pertama, PKS bagian dari partai pendukung pemerintah. Karena itu, Prabowo punya kepentingan untuk menghadiri acara PKS,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Rabu, 1 Oktober 2025. 

Menurut Jamiluddin, Prabowo tentu ingin PKS tetap solid bersamanya, setidaknya hingga 2029. Soliditas partai pendukung diperlukan Prabowo untuk memudahkan mewujudkan Asta Cita.


“Jadi, sangat beralasan bila Prabowo mendahulukan PKS daripada PPP. Kehadiran Prabowo di acara PKS, setidaknya akan membuat PKS lebih loyal kepada Prabowo,” ujarnya.

Di sisi lain, Jamiluddin menilai langkah Prabowo sudah tepat tidak menghadiri muktamar PPP. Sebab, bila Prabowo hadir di muktamar yang berakhir kisruh itu akan berdampak negatif padanya. Prabowo, menurut Jamiluddin, bisa saja akan dituduh terlibat dalam kisruh di PPP. Bahkan muktamar yang menghasilkan dualisme kepemimpinan itu bisa saja dituding karena ada peran  pemerintah. 

Atas dasar itu, kata Jamiluddin, dengan Prabowo tidak menghadiri Muktamar PPP, berarti ia bisa terbebas dari berbagai tuduhan negatif. Prabowo tetap dalam posiai netral terkait kisruh PPP.

“Jadi, Prabowo ingin memberi kesan ia tidak mau cawe-cawe di internal partai, termasuk di PPP. Prabowo ingin memberi pesan selama ia jadi presiden semua partai akan independen, termasuk dalam memilih pemimpinnya,” pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya