Berita

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Freeport Setuju Lepas Saham 12 Persen Saham ke Indonesia

SELASA, 30 SEPTEMBER 2025 | 22:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Indonesia berhasil mendapatkan kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia lebih besar dari target awal. 

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, mengatakan bahwa Freeport McMoRan sepakat melepas 12 persen sahamnya kepada Indonesia tanpa biaya alias gratis.

“Mereka sudah setuju untuk 12 persen,” ujar Rosan Hal usai menghadiri pertemuan di Kementerian Investasi/Hilirisasi atau BKPM, Jakarta, Selasa 30 September 2025.


Ia menjelaskan, kesepakatan tersebut diperoleh setelah dirinya melakukan pertemuan langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk di Amerika Serikat.

Menurut Rosan, pemerintah awalnya menargetkan Freeport melepas 10 persen saham. Namun, lewat negosiasi, Indonesia berhasil memperoleh angka di atas target.

“Dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12 persen, free of charge (gratis),” tegasnya.

Selain divestasi saham, Freeport juga berkomitmen membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua, guna memperkuat layanan kesehatan serta pendidikan di wilayah operasionalnya.

“Dua rumah sakit dan dua universitas akan dibangun di sana, di Papua,” jelas Rosan.

Kesepakatan divestasi ini menjadi salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Freeport yang berlaku hingga 2041. 

Sesuai Pasal 195B Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, perpanjangan izin hanya dapat diberikan jika perusahaan melakukan jual beli saham baru yang tidak terdilusi minimal 10 persen kepada BUMN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya mengatakan bahwa saham hasil divestasi tersebut nantinya juga akan diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Papua. 

Dengan adanya kesepakatan ini, porsi saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen pada 2041.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya