Berita

Pemuda Peduli Indonesia (PPI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Yudusial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Jakarta. (Foto: Dok. PPI)

Nusantara

PPI Demo KY dan Bawas MA, Ini Tuntutannya

SELASA, 30 SEPTEMBER 2025 | 21:11 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) didemo massa dari Pemuda Peduli Indonesia (PPI). Dalam aksinya massa mempertanyakan kejanggalan perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2023/Pn Tjb serta dugaan rekayasa perkara oleh Majelis Hakim PN Tanjung Balai.

"Kejanggalan dan dugaan rekayasa perkara ini telah dilaporkan, namun KY dan Bawas tidak bekerja melakukan proses penyelidikan. Jika KY dan Bawas terus diam, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar," kata Koordinator aksi, Bima Putra Surya Pranata di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

PPI menyoroti sejumlah kejanggalan perkara perdata dimaksud, seperti asli SHM No 74 milik Julianty yang diambil Sutanto alias AS dan menjadikannya sebagai dasar gugatan.


Atas pengambilan SHM tersebut, Sutanto kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut.

Bima menduga ada dugaan permainan di PN daerah. Jika ini terbukti, kata dia, maka akan sangat merusak tatanan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

"Jika hukum dijadikan alat pemuas dan terkontaminasi dengan praktik transaksional, maka kepercayaan publik terhadap institusi peradilan akan semakin memburuk," tegasnya.

Bima juga mengaku telah menerima laporan dugaan oknum anggota DPRD Kota Tanjung Balai menjadi makelar perkara di PN Tanjung Balai Asahan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan investigasi mendalam terkait informasi tersebut.

"Selain mencopot eks Ketua PN, kami juga meminta Bawas MA dan KY segera melakukan penyelidikan terhadap semua pihak terkait," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya