Berita

Pemuda Peduli Indonesia (PPI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Yudusial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Jakarta. (Foto: Dok. PPI)

Nusantara

PPI Demo KY dan Bawas MA, Ini Tuntutannya

SELASA, 30 SEPTEMBER 2025 | 21:11 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) didemo massa dari Pemuda Peduli Indonesia (PPI). Dalam aksinya massa mempertanyakan kejanggalan perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2023/Pn Tjb serta dugaan rekayasa perkara oleh Majelis Hakim PN Tanjung Balai.

"Kejanggalan dan dugaan rekayasa perkara ini telah dilaporkan, namun KY dan Bawas tidak bekerja melakukan proses penyelidikan. Jika KY dan Bawas terus diam, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar," kata Koordinator aksi, Bima Putra Surya Pranata di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

PPI menyoroti sejumlah kejanggalan perkara perdata dimaksud, seperti asli SHM No 74 milik Julianty yang diambil Sutanto alias AS dan menjadikannya sebagai dasar gugatan.


Atas pengambilan SHM tersebut, Sutanto kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut.

Bima menduga ada dugaan permainan di PN daerah. Jika ini terbukti, kata dia, maka akan sangat merusak tatanan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

"Jika hukum dijadikan alat pemuas dan terkontaminasi dengan praktik transaksional, maka kepercayaan publik terhadap institusi peradilan akan semakin memburuk," tegasnya.

Bima juga mengaku telah menerima laporan dugaan oknum anggota DPRD Kota Tanjung Balai menjadi makelar perkara di PN Tanjung Balai Asahan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan investigasi mendalam terkait informasi tersebut.

"Selain mencopot eks Ketua PN, kami juga meminta Bawas MA dan KY segera melakukan penyelidikan terhadap semua pihak terkait," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya