Kemenhaj Gandeng Kejagung Pelototi Pelaksanaan Haji 2026

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji. Khususnya, agar pelaksanaan haji dan umrah 2026 semakin transparan, akuntabel, dan profesional.

Turut hadir dalam kerja sama tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani, dan Sekretaris Jamintel Sarjono Turin. 

Kemenhaj menyerahkan lebih dari 450 daftar nama calon sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Agama (Kemenag) hingga lintas kementerian lembaga yang akan mengisi struktur kelembagaan baru.

Dahnil berharap melalui kerja sama ini, Kejagung ikut andil dalam melakukan proses screening dan tracking untuk memastikan aparatur haji yang bergabung memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

“Kami menginginkan adanya super tim di tubuh Kementerian Haji dan Umrah, mengingat agenda keumatan ini bersifat reguler dan krusial," kata Dahnil dalam keterangan resminya, Selasa 30 September 2025. 

Dikatakan Dahnil, Kejagung juga akan berperan dalam mengawal proses pengadaan layanan haji. Mulai dari akomodasi, transportasi, hingga penyediaan konsumsi dan kesehatan. 

“Kami ingin memastikan Kementerian Haji dan Umrah dibangun di atas fondasi integritas, sehingga pelayanan kepada jemaah haji benar-benar optimal,” kata Dahnil.