Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imas Aan Ubudiyah (Foto: Dok. Fraksi PKB)

Politik

DPR Dukung Prabowo Bersih-bersih BUMN

SELASA, 30 SEPTEMBER 2025 | 10:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tindakan korupsi yang melibatkan pejabat maupun pihak terkait.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imas Aan Ubudiyah, mengatakan,  BUMN adalah lumbung ekonomi negara yang seharusnya menjadi penopang pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pengelolaan BUMN wajib dilakukan secara akuntabel, profesional, dan transparan.

“Langkah Presiden Prabowo untuk bersih-bersih BUMN dari praktik korupsi adalah keputusan yang tepat. BUMN harus dikelola dengan integritas tinggi karena di situlah aset besar negara dipertaruhkan. Kalau BUMN sehat, rakyat juga ikut merasakan manfaatnya,” tegas Imas kepada wartawan, di Jakarta,  Selasa 30 September 2025. 


Imas juga berharap komitmen Presiden Prabowo tidak berhenti pada level wacana, tetapi dijalankan dengan konsisten, diawasi bersama, dan melibatkan semua pihak terkait.

Ia menyatakan bahwa semua pihak seperti DPR, pemerintah, manajemen BUMN, hingga masyarakat, perlu andil mengawal keinginan Presiden Prabowo tersebut. 

Imas juga menekankan pentingnya sistem pengawasan internal BUMN yang kuat. 

Tata kelola perusahaan juga harus modern, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu agar BUMN bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi nasional

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar BUMN dibersihkan dari praktik penyelewengan saat mengetahui banyak aset milik negara disembunyikan. 

Ia mengatakan jika dikumpulkan aset tersebut bernilai 1.000 miliar USD. Oleh karena itu, ia meminta agar BUMN segera dibersihkan dari praktik penyelewengan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya