Berita

Ilustrasi pers. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Prabowo Harus Reformasi BPMI Setpres

Imbas Pencabutan Kartu Pers Wartawan CNN
SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 13:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD) mendorong Presiden Prabowo Subianto segera mereformasi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden menyusul kasus pencabutan kartu pers Istana milik wartawan CNN Indonesia TV, Diana Valencia.

Ketua Umum KPPD, Achmad Satryo mengatakan, pencabutan ID pers maupun bentuk pembatasan akses jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keterbukaan informasi publik dan nilai-nilai demokrasi.

"BPMI sebagai representasi Istana seharusnya menjadi contoh dalam menjunjung tinggi kebebasan pers, bukan justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi," kata Satryo dalam keterangan tertulisnya, Senin 29 September 2025.


Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPPD, Nopri Agustian mengatakan, kebijakan BPMI tersebut merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kerja pers yang independen, sebagaima diatur UU 40/1999 tentang Pers.

"Sudah banyak kasus upaya penghalangan pada wartawan yang di lakukan BPMI. Tindakan seperti ini justru menciderai prinsip demokrasi dan kebebasan pers," ujar Nopri.

Nopri mencatat, sudah terdapat total empat kejadian intervensi pers yang dilakukan BPMI, selama kurun waktu beberapa bulan terakhir. Yakni di antaranya terkait isu Presiden tidak bisa di-doorstop lagi oleh wartawan yang membuat salah seorang pewarta media online nasional ternama dicegah mendapatkan ID Pers Istana.

"Sementara yang dialami rekan CNN Indonesia TV ini yang keempat. Karena itu secara kelembagaan, KPPD meminta pihak BPMI untuk mengklarifikasi dan tidak lagi mengulang tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk penghalang-halangan kerja pers," sambungnya. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya