Kapusjianmar Seskoal Laksma TNI Salim (ketiga dari kanan) bersama mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Kapusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama (Laksma) Salim M.Phil memberikan kuliah umum bertema pembangunan kekuatan maritim (maritime power) di Kampus B, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya beberapa waktu lalu.
Kegiatan perkuliahan yang dibuka Dekan FISIP Unair Dr. Muttaqin itu merupakan hasil kerja sama dengan Cakra Studi Global Strategis. Bertindak sebagai moderator dalam kuliah umum tersebut yakni Dr. Probo Darono Yakti.
“Kegiatan perkuliahan ini harapannya dapat membangun kesadaran kritis mengenai pembangunan dan pertahanan maritim. Saat ini visi tersebut sepertinya hilang dari visi negara Indonesia,” kata Salim dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Lanjut jebolan AAL 1995 ini, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan begitu, perlu memetakan arah strategi kelautan Indonesia di masa depan.
“Belajar dari serangan rudal Iran ke Israel serta dihadapkan pada peperangan modern atau hybrid warfare yang bisa meluluhlantakan sebuah negara dalam waktu sekejap apakah masih relevan doktrin Sishankamrata saat ini? Kita harus terus mengkaji dan menganalisa strategi pertahanan negara yang tepat, khususnya Indonesia sebagai negara kepulauan serta turunan-turunan strategi pada level strategis, operasional dan taktis,” bebernya.
Penulis buku ‘Kodrat Maritim Nusantara’ ini mengungkapkan visi pembangunan dan pertahanan maritim Indonesia sekarang menghadapi hambatan struktural yang tidak sederhana.
“Lemahnya integrasi kelembagaan maritim, keterbatasan kapasitas infrastruktur pelabuhan dan logistik, hingga minimnya alokasi anggaran pertahanan laut menjadi faktor penghambat utama,” jelas dia.
Mengutip pemikir maritim dunia AT. Mahan, Salim mengupas teori pembangunan kekuatan maritim membutuhkan style of government dan character of the people yang memadai.
“Jadi pemerintah dan rakyat harus memiliki visi dan budaya maritim. Selain itu, masalah klasik seperti illegal fishing, eksploitasi sumber daya laut tanpa kendali, dan kejahatan lintas negara di perairan menambah kompleksitas tantangan. Semua ini menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana visi pemerintah benar-benar terwujud dalam kebijakan maritim yang nyata?” tegasnya.
Perkuliahan yang berlangsung selama 3 jam tersebut sangat menggugah semangat para mahasiswa. Mereka antusias dalam melontarkan pertanyaan.
Masih kata Salim, perkuliahan ini juga memotivasi mahasiswa menjaga national dignity dan menemukan sebuah konsep maupun strategi pembangunan serta pertahanan maritim yang telah lama terkubur di negeri ini.
“Pada akhirnya, forum akademik ini bukan hanya ruang belajar, melainkan juga kontribusi nyata Program Studi Hubungan Internasional Unair dalam mendukung pengembangan pemikiran strategis bangsa di bidang kemaritiman,” pungkas dia.
