DPR: Permasalahan MBG Bukan Hanya Tanggung Jawab BGN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih banyak menimbulkan permasalahan di lapangan bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menyebut ada beberapa lembaga yang seharusnya juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG, di antaranya Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Koordinator Bidang Pangan hingga Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Jadi ini (MBG) perlu perhatian, BGN memang menjadi leading sector tapi di sini ada tanggung jawab Bapanas dan Satgas Pangan yang tugasnya menjamin mutu dan kualitas pangan serta nilai gizi seluruh rakyat Indonesia,” kata BHS akrab disapa kepada RMOL di Jakarta, Minggu malam, 28 September 2025.

Lanjut Legislator Gerindra ini, rantai pasok bahan makanan yang memadai menjadi tolok ukur keberhasilan program MBG. Ia mencontohkan banyak produk peternakan dan perikanan yang sudah tidak fresh karena kurangnya pendingin.

“Di Vietnam dan Malaysia semua hasil peternakan dan perikanan pakai cold storage sehingga bahan makanan bisa tahan lama dan fresh, ini seharusnya jadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.

Anggota DPR dari Dapil Jatim I menilai bahwa program MBG sangat penting dalam mencetak generasi bangsa yang kuat dan sehat.

“Tujuan Pak Prabowo ini agar anak-anak Indonesia kuat. Di tahun 2036 kita bonus demografi, kalau SDM-nya memble kacau kita. Jadi program ini harus dilakukan dengan serius dan melibatkan semua lembaga,” pungkasnya.