Berita

Kolase Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Pertarungan Dua Faksi Besar di PPP Mirip dengan Sejarah PDIP dan PKB

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025 | 04:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu-Minggu, 27-28 September 2025 sempat diwarnai ricuh menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketum secara aklamasi.

Sementara kubu Agus Suparmanto tidak mengakui aklamasi tersebut dan juga mengklaim telah menjadi ketum yang sah dalam Muktamar X.

Menurut  Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, dinamika di PPP saat ini terjadi pertarungan dua faksi besar. 


"Muktamar X PPP merupakan momentum politik pertarungan dua faksi besar di PPP, dan ini merupakan momentum PPP sebagai partai fusi untuk memiliki satu faksi yang mampu menghegemoni partai,” kata Hasyibulloh dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Minggu malam, 28 September 2025.

Lanjut dia, pertarungan dua besar di PPP mirip dengan yang pernah terjadi pada PDIP dan PKB.    

Ia menjelaskan PDI (saat ini PDIP) di era Orde Baru memiliki dua faksi, yakni gerbong Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi.

“Peristiwa Kudatuli (kerusuhan dua tujuh Juli-1996) menjadi momentum politik yang membawa faksi Megawati sebagai faksi yang mampu menghegemoni PDI, sehingga (sekarang) PDIP mampu menjadi partai yang kuat dan solid dari pusat sampai kader di daerah,” jelasnya.

Sambung pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini, PKB yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengalami hal serupa di periode awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

“Sama juga seperti halnya PKB memiliki dua faksi besar yaitu faksi Gus Dur dan Cak Imin mengalami konflik internal antara dua faksi ini menjelang pemilu 2009. Namun ketika adanya hegemoni kekuatan faksi Cak Imin setelah Pemilu 2009 membuat PKB menjadi partai yang kuat dan solid sehingga bisa menjalankan kerja politik dan kerja-kerja elektoralnya," pungkas Hasyibulloh.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya