Berita

Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Irfan Kamil (tengah). (Foto: Dokumentasi Iwakum)

Nusantara

Iwakum:

Biro Pers Istana Arogan

MINGGU, 28 SEPTEMBER 2025 | 19:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabar pencabutan identitas liputan wartawan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengancam kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.

Kabar pencabutan identitas pers ini dialami wartawan CNN Indonesia TV saat menanyakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.

“Ini bukan sekadar insiden, ini ancaman nyata terhadap kebebasan pers,” kata Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Irfan Kamil, Minggu, 28 September 2025.


Menurutnya, BPMI Setpres telah melanggar Pasal 4 UU 40/1999 tentang Pers yang menyebut, "pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi".

Kamil menilai, pencabutan kartu liputan itu menunjukkan arogansi pihak Istana. Padahal, jurnalis hanya menjalankan tugas untuk menggali informasi, khususnya terkait kasus keracunan massal akibat program MBG.

“Kami mengecam tindak arogansi Biro Pers Istana ke rekan kami sesama jurnalis,” tegasnya.

Senada, Sekjen Iwakum Ponco Sulaksono menyebut, UU 40/1999 tentang Pers menegaskan bahwa kerja jurnalis bebas dari berbagai ancaman dan intimidasi oleh pihak manapun, termasuk lingkaran Istana. 

“Ini tidak boleh diancam, termasuk Biro Pers Istana. Kerja-kerja jurnalistik kan dilindungi UU,” tegasnya.

Hingga kini, redaksi masih berusaha menghubungi BPMI berkaitan dengan kabar pencabutan ID pers Istana dari wartawan dimaksud.  

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya