Berita

Peserta Didik Menikmati MBG. (Foto: Antara)

Politik

Publik Diharap Tak Trauma dengan Insiden Keracunan MBG

MINGGU, 28 SEPTEMBER 2025 | 09:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Daerah bersama instansi terkait didorong untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memastikan edukasi keamanan pangan sampai ke masyarakat.

“Masyarakat berhak mendapatkan jaminan pangan yang sehat dan aman. Keamanan pangan harus menjadi prioritas, karena ini menyangkut hak dasar setiap manusia,” ujar anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI Rajiv kepada wartawan, Minggu, 28 September 2025.

Menurutnya, kasus keracunan ini tidak boleh dianggap insiden biasa, tapi harus menjadi peringatan serius atau alarm bahwa sistem keamanan pangan masih rapuh. Sebab, kasus keracunan massal program MBG seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia.


Sehingga, Rajiv meminta pemerintah dan stakeholders harus lebih serius lagi memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi.

“Jangan menunggu ada korban baru kemudian bergerak. Saya ingin memastikan bahwa negara tidak menutup mata atas penderitaan warga. Apa gunanya kita bicara swasembada, kalau makanan yang beredar justru membuat masyarakat sakit? Kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keamanan. Ini tugas besar yang harus segera kita bereskan,” ucapnya.

Ia berharap masyarakat tidak trauma dengan makanan yang diberikan pemerintah dengan adanya insiden keracunan makanan program MBG.

“Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kepercayaan masyarakat. Kita harus pastikan masyarakat merasa aman setiap kali mengonsumsi makanan, baik itu di rumah, sekolah, maupun kegiatan sosial,” tutup Rajiv.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya