Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Mantan Kabagwassidik Polda Sumatera Utara Kombes MHPT diadukan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Bareskrim atas dugaan penyalahgunaan wewenang.
Aduan itu dilayangkan Asril Siregar, mantan sopir Kombes MHPT pada Kamis 25 September 2025.
Asril mengungkap mantan bosnya itu diduga menerima suap dari pejabat perusahaan salah satu BUMN.
“Suap itu, ditujukan untuk mengurus perkara anak pejabat tersebut yang tengah terjerat kasus hukum di Polda Sumut,” Kuasa hukum Asril, Roni Prima Panggabean dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 26 September 2025.
Ia menjelaskan kasus ini berawal saat kliennya menerima pengancaman dari anak seorang pejabat di perusahaan BUMN.
“Ketika itu, Asril diminta membuat laporan polisi oleh Kombes MHPT,” ungkapnya.
Kemudian, sambung Roni, laporan dibuat dan teregister dengan nomor LP/ B/ 415/ IV/ 2024/ SPKT/Polda Sumatera Utara tertanggal 3 April 2024.
Dalam prosesnya, terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan sudah sempat menjalani penahanan. Singkat cerita, kasus yang dilaporkan Asril jalan di tempat dan diklaim secara tiba-tiba dihentikan.
Lanjut Roni, sebelum kasusnya dihentikan, Asril dan MHPT sempat ditawari uang Rp100 juta oleh terlapor untuk mencabut laporan. Namun permintaan itu ditolak.
Asril mengklaim kasusnya benar-benar dihentikan sehingga muncul kecurigaan uang permintaan damai itu justru diterima oleh MHPT.
"Dalam hal ini, bos beliau adalah mempunyai jabatan pada saat itu sebagai Kabagwassidik. Jadi beliau adalah presidennya penyidik di Sumatra Utara," tutur Roni.
Atas hal tersebut, Kombes MHPT diduga melakukan pelanggaran etik. Roni berharap Propam dan Bareskrim Polri dapat turut tangan mengungkap kasus tersebut.
“Apalagi Polri tengah menggaungkan transformasi dan reformasi kepolisian. Jadi kita mau menguji transformasi reformasi Polri. Apakah ini omon-omon atau bisa ditegakkan," tandasnya.
