Berita

Ilustrasi

Politik

Presiden Harus Evaluasi BGN bukan MBG

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 18:04 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengevaluasi Badan Gizi Nasional (BGN), bukan justru mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat kejadian keracunan banyak penerima manfaat.

Pengamat Citra Institute, Efriza menilai, program MBG bukan pusat masalah keracunan yang terjadi secara masif, melainkan pengelolaannya oleh BGN.

"Ini menunjukkan selama ini Pemerintah terlalu mempercayai pengelolanya BGN, namun tanpa adanya evaluasi yang mendalam," ujar Efriza kepada RMOL, Jumat, 26 September 2025.


Dia menjelaskan, tragedi anak-anak yang keracunan MBG menandakan adanya persoalan dalam Implementasi program strategis nasional Presiden Prabowo itu.

"Oleh sebab itu, Pemerintah perlu melakukan investigasi mendalam pada pelaksanaannya, sebab ini menjadi catatan buruk dari program kerjanya Prabowo-Gibran," tuturnya.

Lebih lanjut, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu mendorong Presiden Prabowo mengevaluasi total BGN.

"Sudah waktunya Prabowo menata kembali pelaksanaan program ini, diyakini jika ditelusuri catatan akan program MBG ini memperoleh rapor merah," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya