Dapur SPPG MBG Harus Jalankan SOP Pelayanan dengan Baik

Kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus terjadi di beberapa kota besar. 

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pengawasan bersifat mendesak perlu dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa tidak tercoreng oleh kelalaian teknis.

“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujar Cucun kepada wartawan, Jumat, 26 September 2025.

Cucun mengatakan untuk mencegah kejadian serupa, setiap dapur SPPG perlu dibekali alat uji pangan serta wajib melakukan tes organoleptik (melihat, mencium, dan mencicipi) baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa.

DPR juga mendorong agar program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, BGN tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi lintas kementerian bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta lembaga terkait lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tutupnya.