Berita

Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy setelah divonis 5 tahun penjara (Foto: The Guardian)

Dunia

Mantan Presiden Prancis Divonis 5 Tahun Penjara terkait Pendanaan Kampanye

JUMAT, 26 SEPTEMBER 2025 | 07:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan Paris menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy setelah terbukti terlibat dalam konspirasi pendanaan kampanye pilpres 2007 dengan uang dari Libya.

Putusan ini menjadi bersejarah karena Sarkozy, 70 tahun, adalah mantan presiden Prancis modern pertama yang benar-benar dijatuhi hukuman penjara.

Dalam sidang yang digelar Kamis, 25 September 2025, hakim menyatakan Sarkozy ikut serta dalam rencana penggalangan dana ilegal dari Libya pada periode 2005-2007. Uang itu disebut digunakan untuk membiayai kampanye politiknya, sebagai imbalan atas dukungan diplomatik kepada Libya.


Majelis hakim menilai perbuatannya “sangat serius” karena bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Meski begitu, Presiden ke-23 Prancis itu dibebaskan dari tiga dakwaan lain, yaitu korupsi pasif, pendanaan kampanye ilegal, dan penyembunyian penggelapan dana publik.

Sarkozy tegas menyatakan dirinya tidak bersalah.

“Kalau mereka benar-benar ingin saya tidur di penjara, saya akan tidur di penjara. Tapi dengan kepala tegak. Saya tidak bersalah. Ketidakadilan ini sungguh skandal,” ujarnya didampingi istrinya, penyanyi sekaligus model Carla Bruni-Sarkozy, dikutip dari Associated Press, Jumat 26 September 2025.

“Saya meminta rakyat Prancis, baik yang memilih saya atau tidak, untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Kebencian sungguh tak mengenal batas," ujarnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya