Berita

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Politik

Syahganda Usulkan SBY jadi Sekjen PBB

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025 | 20:41 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sambutan hangat dunia internasional terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Majelis Umum PBB adalah momentum penting bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh mengawal berbagai agenda internasional.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan memandang, pidato Prabowo punya spirit mempertahankan multilateralisme sekaligus mengembalikan peran PBB sebagai penjaga perdamaian dan pendorong kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam rangka itu, Indonesia dinilai perlu mengusulkan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Sekretaris Jenderal PBB menggantikan Antonio Guterres yang akan berakhir masa jabatannya tahun depan.


“Kehadiran Prabowo semakin diterima sebagai salah satu pemimpin dunia yang progresif akan sangat terbantu bila organisasi PBB dipimpin Indonesia, dalam hal ini SBY,” kata Syahganda di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.

Syahganda mengatakan, tanda-tanda revitalisasi spirit multilateralisme tampak jelas pada forum PBB kemarin, di mana berbagai negara besar menunjukkan solidaritas global pada penderitaan rakyat Palestina.

"Presiden Prabowo juga mendorong PBB eksis membangun persaudaraan global, mengentaskan kemiskinan dan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel, khususnya dengan memberikan penambahan kontribusi pembiayaan dan kontribusi lainnya,” lanjutnya.

Setidaknya empat negara besar telah menunjukkan perubahan sikap dan kini mengakui kemerdekaan Palestina adalah Inggris, Australia, Kanada, dan Prancis. Pengakuan itu sesuai spirit global kemanusiaan yang anti pada penjajahan.

Selain itu, kata Syahganda, spirit pada isu tujuan pembangunan global (SDG's) dan climate change yang dilontarkan para pemimpin dunia, juga merupakan tanda-tanda internasionalisme akan bangkit kembali.

Di sisi lain, dia mencatat arogansi Presiden AS Donald Trump yang ingin menghipnotis dunia  dengan gaya "cowboy" ala Amerika kelihatannya akan dibenci banyak negara.

Sehingga, peran PBB ke depan akan menjadi sentral kembali, meskipun tanpa Amerika.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya