Berita

Ilustrasi (Foto: Artificial Inteligence)

Politik

Sumber Daya Alam RI Katanya Dikuasai Orang Ini, Hartanya Naik Ratusan Triliun Setahun

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025 | 15:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ketidakadilan pembagian sumber daya alam (SDA) terjadi akibat berbagai faktor, di antaranya seperti pengelolaan yang buruk, dominasi kepentingan investasi, dan korupsi yang menyebabkan redistribusi pendapatan tidak adil. Dan bukan itu saja, ada juga kerusakan lingkungan, serta pengabaian kesejahteraan masyarakat lokal, terutama daerah penghasil SDA. 

Hal ini lah yang disorot oleh pengamat ekonomi Anthony Budiawan dalam sebuah podcast berjudul “Anthony Budiawan: Jokowi Menyerahkan Negara kepada Kartel". 

Secara umum Podcast itu membahas kritik terhadap kebijakan pemerintah di sektor sumber daya alam (SDA), antara lain menyangkut penerapan Pasal 33 UUD 1945. Implementasi Pasal 33 UUD 1945 di Indonesia mencakup prinsip perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan sumber daya alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. 


Yang menarik, Anthoni mengatakan dalam podcast itu bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan ternyata kekayaan alam itu dikuasai oleh segelintir orang. 

"Jadi dalam konteks ini sangat jelas sekali bahwa itu memang mau dikuasai oleh segelintir orang. Bayangkan sewaktu tahun 2022, ketika harga batu bara naik sampai sedemikian rupa, itu yang menikmati siapa? Ada satu orang, satu orang yang kenaikan kekayaannya 148 triliun dalam 1 tahun," ujar Anthoni dalam podcast itu. 

Ketika didesak oleh pembawa acara mengenai nama orang itu, Anthony Budiawan menyebutnya, Low Tuck Kwong.

"Dia mempunyai konsesi batu bara di Kalimantan situ," ujar Anthoni, dengan menambahkan bahwa Ketika itu harga batu bara naik sampai 3?"4 kali lipat. 

Sayangnya, meskipun harga naik signifikan, tidak begitu yang dirasakan rakyat. 

"Kenaikan dari PNPB, ada naik tapi nggak signifikan gitu kan. Dan itu kenaikan dari seluruh konsesi gitu kan, bukan dari satu konsesi saja. Kalau dibandingkan dengan satu konsesi itu tidak ada apa-apanya," kata Anthoni. 

Pembawa acara menegaskan bila itu yang terjadi lebih mirip seperti sebuah perampokan, kemudian Anthoni menambahkan bahwa rakyat di daerah tambang tetap miskin dan mereka hanya mendapat kerusakan alam. 

Belakangan, nama yang disebut Anthony pun muncul dan menyatakan keberatannya. Lewat pengacaranya, Low Tuck Kwong keberatan Namanya disebutkan alam podcast tersebut.

"Klien kami keberatan atas publikasi video Youtube yang jelas mengandung niat untuk menyerang atau menjelekkan nama baik Klien kami di mata publik," kata pengacara.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya