Berita

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu dalam program Rakyat Bersuara di televisi swasta, Selasa malam, 23 September 2025. (Foto: Gambar Tangkap Layar Youtube INews

Politik

Said Didu Desak Prabowo Sapu Bersih Koruptor Lewat Reshuffle Lanjutan

RABU, 24 SEPTEMBER 2025 | 11:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan terus melakukan penataan dan aksi bersih-bersih koruptor melalui reshuffle lanjutan.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengatakan, terdapat sejumlah lembaga negara yang seharusnya juga dilakukan reshuffle oleh Prabowo, karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum.

"Sekarang, Pak Prabowo ingin memberantas korupsi yang sangat keras, makanya kena lah Riza Chalid yang tidak pernah bisa disentuh oleh siapa pun, malah berteman dengan semua Presiden sebelumnya," ujar Said Didu dalam program Rakyat Bersuara di televisi swasta, Selasa malam, yang dikutip redaksi di Jakarta, Rabu 24 September 2025.


Menurut Didu, Prabowo memiliki visi yang diakui masyarakat dan banyak pihak. Namun, butuh kerja lebih keras untuk pemberantasan korupsi.

"Masalahnya Pak Prabowo belum mengambil sendok untuk pemberantasan korupsi, sehingga Kapolri masih tetap, KPK masih yang lama, Kejaksaan Agung hanya diawasi TNI," tutur Didu. 

Ia memandang perlu bagi Prabowo untuk memastikan lembaga penegak hukum masuk ke daftar reshuffle selanjutnya demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Sehingga yang korupsi sapunya (yang menyapu) belum bersih, walaupun cita-citanya Pak Prabowo sudah oke," ucapnya.

"Kalau Presiden Prabowo mau membentuk pemerintahan bersih, maka harus sapu bersih. Sapunya harus bersih," demikian Said Didu menambahkan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya