KPK Dalami Jumlah Dana Hibah Jatim yang Dikelola Tersangka

Dana hibah yang dikelola para tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2021-2022 masih terus ditelusuri tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa empat orang saksi di Polres Lamongan pada Selasa, 23 September 2025. Keempat saksi dari pihak swasta itu adalah; M Riyanto, Khoirul Anwar, Al Amin Zaini, dan Yulianto. 

"Para saksi didalami terkait jumlah dana hibah yang dikelola tersangka, serta penyerahan uang kepada tersangka dalam perkara ini," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

KPK telah mengungkapkan penyidikan untuk sementara dalam kasus ini pada 20 Juni 2025. KPK menemukan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

Pada Jumat, 12 Juli 2024, KPK resmi mengumumkan pengembangan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap Sahat Tua Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. KPK juga telah menetapkan 21 tersangka baru dalam pengembangan kasus ini. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai triliunan Rupiah. 

Selama 5 tahun terakhir kepemimpinan Khofifah, Pemprov Jatim telah menggelontorkan dana hibah mencapai Rp32,8 triliun. Sebagiannya sebesar Rp9,5 triliun digelontorkan untuk pokok pikiran (Pokir) DPRD Jatim.