Berita

Ketua DPR Puan Maharani (kedua dari kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 23 September 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Puan Maharani:

Siapapun Boleh Gabung Tim Reformasi Polri, Asal….

SELASA, 23 SEPTEMBER 2025 | 16:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menerima permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Tim Reformasi Polri direspons Ketua DPR Puan Maharani.

“Siapapun boleh saja, kemudian mau memperbaiki asal semangatnya sama untuk perbaikan bangsa negara,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 23 September 2025. 

Namun demikian, ia berharap agar reformasi Polri berjalan baik di dalam maupun luar institusi. Sehingga, korps bhayangkara semakin baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. 


“Dari dalam sampai keluar, perbaikan yang sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesediaannya bergabung dalam tim reformasi Polri yang sedang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan itu ia sampaikan dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official yang dilihat redaksi pada Selasa, 23 September 2025. 

Mahfud mengungkapkan, tawaran itu disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang sempat menemuinya secara pribadi. 

“Presiden mau meminta bantuan, mau ndak Prof Mahfud membantu Presiden, karena Presiden akan mengadakan reformasi kepolisian dan sebagainya,” ucap Mahfud menirukan pesan yang disampaikan Teddy.

Mahfud kemudian mengonfirmasi kesediaannya membantu di bidang reformasi kepolisian.

“Saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja,” tegasnya.

Gagasan pembentukan tim tersebut sebelumnya muncul dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo pada 11 September 2025.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya