Berita

Ilustrasi (Foto: The Standard)

Global

Gedung Putih Pastikan Mayoritas Warga Amerika Dominasi Dewan TikTok

MINGGU, 21 SEPTEMBER 2025 | 10:08 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gedung Putih memastikan bahwa kesepakatan penjualan operasi TikTok di Amerika Serikat dari induk perusahaan asal Tiongkok akan menghasilkan pembentukan dewan direksi yang didominasi oleh warga Amerika.

“Akan ada tujuh kursi di dewan yang mengendalikan aplikasi di Amerika Serikat, dan enam dari kursi tersebut akan diisi oleh orang Amerika,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, seperti dikutip dari Fox News, Minggu, 21 September 2025.

Leavitt menyebut kesepakatan itu bisa saja ditandatangani dalam beberapa hari mendatang.


Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pembicaraan untuk memfinalisasi kesepakatan yang memungkinkan TikTok tetap beroperasi di AS di tengah ancaman pelarangan.

Trump dalam platform media sosialnya, Truth Social, menggambarkan percakapan itu berjalan dengan sangat baik.

Namun pihak Tiongkok hingga kini belum mengonfirmasi adanya kesepakatan dengan Washington.

Sementara itu, miliarder pendiri Oracle, Larry Ellison, dilaporkan menjadi bagian dari konsorsium investor yang berupaya membeli TikTok. Leavitt pun tampak mengonfirmasi hal itu.

“Data dan privasi akan dipimpin oleh salah satu perusahaan teknologi terbesar Amerika, Oracle, dan algoritmanya juga akan dikendalikan oleh Amerika,” jelas Leavitt.

“Semua detail itu sudah disepakati. Sekarang kita hanya menunggu kesepakatan ini ditandatangani," tambahnya.

TikTok memiliki sekitar 175 juta pengguna di AS, menjadikannya salah satu dari lima besar aplikasi media sosial di negara itu. 

Namun platform ini terus menuai sorotan setelah pemerintahan Joe Biden bersama Kongres meloloskan undang-undang yang mewajibkan ByteDance melepas kepemilikan TikTok di AS karena alasan keamanan nasional.

Baik Partai Demokrat maupun Republik mendukung aturan tersebut, dengan alasan Beijing berpotensi mengakses data pengguna dan memengaruhi algoritma aplikasi untuk menyebarkan propaganda.

Trump sendiri pada periode pertamanya sempat mengusulkan pelarangan TikTok melalui dua perintah eksekutif pada Agustus 2020. 

Namun, ia kemudian melakukan manuver balik dengan berjanji akan menyelamatkan aplikasi populer itu dalam kampanye pemilihan ulang 2024.

Tiongkok secara konsisten membantah tuduhan bahwa pemerintahannya menekan perusahaan seperti TikTok untuk mengumpulkan data pribadi demi kepentingan negara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya