Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Serangan Israel ke Gaza Pelanggaran Humaniter Internasional

SABTU, 20 SEPTEMBER 2025 | 04:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi I DPR RI mengecam keras serangan darat yang dilancarkan militer Israel ke Kota Gaza, Palestina, baru-baru ini. 

Terlebih serangan tersebut telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Tercatat sedikitnya 91 orang yang tewas dalam serangan Israel pada Selasa 16 September 20245 kemarin. Mengutip NBC News, sesuai data yang dirangkum pihak Pejabat Kesehatan Palestina, angka ini menambahkan jumlah korban jiwa hingga mencapai 65.000-an orang.


Hal itu menunjukkan eskalasi kekerasan yang tidak berperikemanusiaan terjadi secara kasat mata. 

“Serangan brutal yang menargetkan warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini kepada wartawan, Jumat 19 September 2025. 

Menurut Legislator Nasdem ini, Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk bersuara lantang terhadap segala bentuk kejahatan kemanusiaan.

Atas dasar itu, Amelia mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera mengambil langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral, guna menekan Israel agar menghentikan agresinya.

Ia juga meminta Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk tidak tinggal diam, melainkan segera bertindak tegas sesuai mandat Piagam PBB dan hukum internasional. 

Tak hanya itu, Amelia mendesak dunia internasional untuk mengupayakan gencatan senjata permanen dan membuka akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.

“Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada alasan dan dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil,” pungkas Amelia.




Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya