Bendahara AMPHURI, M Tauhid Hamdi. (Foto: Istimewa)
Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), M Tauhid Hamdi mengaku dicecar soal tugas dan fungsinya, serta terkait dengan organisasi selama delapan jam pemeriksaan.
Hal itu disampaikan Hamdi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Tauhid diperiksa sejak pukul 08.44 WIB hingga pukul 17.28 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 19 September 2025.
"Tentang organisasi, tadi ditanyain tugas dan fungsi sebagai bendahara asosiasi," kata Hamdi kepada wartawan.
Hamdi mengaku tidak ditanya oleh tim penyidik terkait dengan setoran uang terkait kuota haji.
"Itu nggak ditanyakan KPK," tutur Hamdi.
Bahkan, Hamdi mengaku tidak mengetahui jumlah kuota tambahan haji yang didapat AMPHURI.
"Kurang tahu ya karena saya tidak di AMPHURI lagi pada saat kuota tambahan itu, sehingga saya tidak mengetahui AMPHURI dapat kuota berapa," pungkasnya.
Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.
Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.
Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.
