Berita

Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra)

Hukum

Para Terdakwa Minta Hakim Hadirkan Tom Lembong di Persidangan

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2025 | 11:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kuasa hukum terdakwa Tony Wijaya, Hotman Paris Hutapea meminta mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Mengingat sebelumnya Tom Lembong telah dinyatakan bersalah karena memperkaya para pihak perusahaan gula swasta atas pemberian izin impor tersebut, walaupun kemudian ia mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto,

"Tom Lembong dituduh melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain. Memperkaya sembilan korporasi importir ini. Kalau Tom Lembongnya dikatakan proses hukumnya sudah ditiadakan, jadi bagaimana bisa dibuktikan bahwa dia melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya klien kami," kata Hotman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 18 September 2025.


Senada dengan Hotman, salah satu penasihat hukum terdakwa Tony Wijaya lainnya juga memohon kepada majelis untuk mengundang Tom Lembong untuk bersaksi.

"Mohon maaf yang mulia menurut hemat kami, jangan hanya berpatokan kebutuhan jaksa saja. Klien kami berada di sini karena keputusan Thomas Lembong untuk menerbitkan PI termasuk pejabat Kemendag yang lain, termasuk juga Bapak Rahmat Gobel (mentan mendag)," pinta pengacara Tony.

Meski sudah dijelaskan kepentingan menghadirkan Tom Lembong, hakim tetap tak bergeming. Majelis bersikukuh tidak mengakomodir pihak para terdakwa.

"Memang beban pembuktian ada pada penuntut umum, tadi JPU sudah cukup, tapi PH belum cukup. Kalau majelis sampai sekarang belum ada hal yang urgent untuk memanggil (Tom Lembong). Kita tidak ingin persidangan berlarut melewati waktu yang ditentukan," dalih ketua majelis hakim.

Tak berhenti di situ, salah satu kuasa hukum terdakwa kembali minta hakim hadirkan Tom Lembong.

"Mungkin setidaknya apa yang disampaikan rekan kami setidaknya TL bisa dihadirkan persidangan, karena central permasalaham ini adalah apa yang dilakukan klien (terdakwa) kami terkait posisi TL sebagai menteri," tegas pengacara Tony. 

"Kalau memang penasihat hukum ingin menghadirkan silahkan. Tapi kami majelis sampai dengan sekarang mengambil sikap belum ada urgensi untuk itu," kata hakim ketua menambahkan. 

Sebelumnya Charles Sitorus dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa korporasi dalam korupsi impor gula Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products Tony Wijaya NG; Direktur PT Makassar Tene, Then Surianto Eka Prasetyo; Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca; kuasa Direksi PT Duta Sugar International, Hendrogiarto A Tiwow; dan Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama.

Charles dinyatakan bersalah dan dihukum 4 tahun penjara serta denda Rp750 juta. Charles mengajukan banding karena merasa pertimbangan hakim dan vonis tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Dalam pembelaannya, Charles menyatakan jika PT PPI mendapat penugasan dari pemerintah melalui surat menteri perdagangan dan menteri BUMN untuk membeli 200 ribu ton gula. 

Dalam surat itu ditetapkan mitra PT PPI adalah PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan harga beli gula mengacu pada Harga Pokok Petani (HPP) Rp8.900. Namun, pembelian gula itu hanya terealisasi 57.500 ton.

Charles beralasan PTPN dan RNI menginginkan PT PPI membeli di harga lelang yang berkisar Rp10.300, bukan harga HPP. Harga HPP dinilai terlalu rendah, meski telah diatur skema bagi hasil 65:35 sesuai ketentuan pemerintah.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya