Baleg DPR bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) menyepakati sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
Ketua Baleg DPR Bob Hasan, menjelaskan bahwa 67 RUU tersebut terdiri dari; 44 RUU luncuran dari tahun 2025, 17 RUU usulan baru DPR, 5 RUU usulan baru Pemerintah, dan 1 RUU usulan baru DPD.
“Rapat juga memutuskan bahwa paling lambat Januari 2026 akan dilakukan evaluasi terhadap Prolegnas 2025–2029 sekaligus Prolegnas Prioritas 2026,” ucap Bob Hasan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.
Lanjut dia, evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengendalikan kinerja legislasi sepanjang tahun 2025.
“Apabila belum selesai maka akan diberikan opsi untuk melanjutkan atau mengganti RUU prioritas yang akan disusun,” pungkasnya.
Berikut daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026:
1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komisi I DPR)
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Komisi II DPR)
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Komisi II DPR)
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III DPR)
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (Komisi III)
6. RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (Komisi III)
7. RUU tentang Jabatan Hakim (Komisi III)
8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Komisi IV)
9. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan (Komisi IV)
10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)
11. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI DPR)
12. RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI DPR)
13. RUU tentang Kawasan Industri (Komisi VII DPR)
14. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII DPR)
15. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Komisi VIII DPR)
16. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX DPR)
17. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X DPR)
18. RUU tentang Keuangan Negara (Komisi XI DPR)
19. RUU tentang Energi Baru Terbarukan (Komisi XII)
20. RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII DPR)
21. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Baleg DPR)
22. RUU tentang Komoditas Strategis (Baleg DPR)
23. RUU tentang Pertekstilan (Baleg DPR)
24. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Baleg DPR)
25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Baleg DPR)
26. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Baleg DPR)
27. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Baleg DPR)
28. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Baleg DPR)
29. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Baleg DPR)
30. RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (DPD)
31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (DPR/Baleg)
32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (DPR/Baleg)
33. RUU tentang Satu Data Indonesia (DPR/Baleg)
34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (DPR/Baleg).
35. RUU tentang Transportasi Online (DPR/Baleg)
36. RUU tentang Patriot Bond / RUU tentang Surat Berharga (DPR/Baleg)
37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara) (DPR/Baleg)
38. RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG (DPR/Baleg)
39. RUU tentang Pelelangan Aset (DPR/Baleg)
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (DPR/Baleg)
41. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (Baleg)
42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR: anggota/DPD)
43. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (DPR:anggota)
44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (DPR: anggota/DPD)
45. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (DPR anggota/DPD)
46. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (DPR: anggota)
47. RUU tentang Komoditas Khas (DPR: anggota)
48. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (DPR: anggota)
49. RUU tentang Bank Makanan (DPR: anggota)
50. RUU tentang Hukum Acara Perdata (pemerintah)
51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati) (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah) (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
60. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (PEMERINTAH-Luncuran Prioritas 2025)
61. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pemerintah)
62. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Pemerintah)
63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pemerintah)
64. RUU tentang Badan Usaha (Pemerintah)
65. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pemerintah)
66. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pemerintah)
67. RUU tentang Bahasa Daerah (DPD).
