Berita

Rismon Hasiholan Sianipar. (Foto: YouTube CNN Indonesia)

Politik

Rismon Sianipar: Kita Diancam Berhenti Berpikir Kritis

KAMIS, 18 SEPTEMBER 2025 | 05:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ahli forensik digital sekaligus penuding ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rismon Hasiholan Sianipar mengaku telah diancam untuk tidak lagi bersikap kritis.

Hal itu disampaikan Rismon dalam acara Head to Head With Elvira dikutip dari kanal YouTube CNN Indonesia, Rabu malam, 17 September 2025.  

“Kita diancam di pengadilan supaya kita berhenti berpikir kritis. Berpikir kritis itu sudah menjadi tindak pidana di republik ini. Kasihani rakyat Pak Prabowo Subianto, tumbuhkan demokrasi apapun kerjanya. Rakyat harus berhak bersuara,” ucap Rismon.


Menurut dia, penyelesaian polemik ijazah palsu Jokowi baik yang dilakukan UGM maupun lembaga negara penuh dengan narasi pembodohan publik.
 
"Pak Kasmudjo (teman kuliah Jokowi) menyangkal, kita cari juga alasan lain untuk membenarkan dan membenarkan, terjadi pembodohan publik secara massal,” tegasnya.

Lanjut Rismon, polemik ini cukup sederhana penyelesaiannya. Tinggal menunggu keberanian Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik hingga sikap pemerintah untuk mengungkap kasus ini secara benar.

“Sesederhana itu (Jokowi) nggak berani jawab. Katanya itu persepsi saya ya terserah. Terkait kasus Gibran, Pak Prabowo kenapa sih nggak mengutus dirjennya itu menjawab (polemik ijazah) ini, sesederhana itu. Ini suratnya yang salah atau isinya yang salah? Sesederhana itu lho Pak, masak rakyat harus terus berantem,” pungkasnya.  

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya