Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 September 2025. (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Publika

Menteri Keuangan Resah Ekonomi Tercekik Uang Rakyat Tersedot

RABU, 17 SEPTEMBER 2025 | 06:35 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

UANG itu alat pembayaran, bukan alat menumpuk harta. Apalagi uang ditumpuk oleh negara dan tidak didistribusikan atau dibagikan kepada rakyat itu sangat berbahaya bagi ekonomi. Negara itu membuat uang agar ekonomi bergerak kencang. Dengan demikian yang harus mengalir sebanyak banyaknya ke grassroot.

Selama ini uang yang ada di rakyat tersedot ke atas. Menumpuk di atas. Disimpan dalam kas negara, disimpan dalam gudang Bank Indonesia, disimpan dalam LPS, dan disimpan dalam asuransi, disimpan dalam semua dana jaminan sosial. Ekonomi dikelola secara ketat atau bahasa lainnya secara pelit.

Siapa paling banyak mengambil uang Rakyat di Negara Republik Indonesia?


1. Perbankkan mengeruk uang rakyat sekitar 1900 triliun rupiah setahun. Ini tercermin dari pendapatan atau revenue seluru sektor perbankkan.

2. Pemerintah melalui pajak. Pemerintah mengeruk sekitar 1900 triliun rupiah setahun. Sebagian besar adalah PPN yang dapat mencapai 1000 triliun rupiah. Mulai dari anda makan, sampai berak anda bayar PPN.

3. Pendapatan iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp165,3 triliun rupiah. BPJS ketenagakerjaan pendapatannya 100 triliun rupiah setahun. Taspen menarik uang PNS setiap tahun 50 triliun. Uang BPJS ketenagakerjaan yang ditimbun sekarang mencapai Rp800 triliun. Buat apa nimbun uang?

4. Penyedotan melalui cukai rokok sebesar Rp220 triliun setiap tahun. Ini adalah pembayaran oleh rakyat yang tidak pernah dikembalikan sepadan kepada petani tembakau sekalipun atau perokok sebagaimana filosofi cukai itu sendiri.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu pungutan atas jasa yang diberikan oleh negara kepada rakyat yang mencapai 120 triliun rupiah. Sebanyak 70 persen disumbangkan oleh 10 KL terbesar. Sebesar Rp 50 triliun disumbangkan oleh 4 KL yakni Komdigi, Kemenhub, Imigrasi dan Kepolisian.

Wajar Menteri Keuangan yang baru Purbaya Sadewa mengatakan ekonomi tercekik, pasokan money supply (M0) terakuras. Padahal ekonomi Indonesia 60 persen dikontribusikan oleh sektor konsumsi.

Hayo giliran ekonomi dialirkan ke bawah. Mudah-mudahan Menkeu yang baru berhentil menyedot, menguras atau mengambil uang dari rakyat besar-besaran yang daya beli jatuh, atau kere. Banyak banyaklah mengalirkan uang kembali ke rakyat. Baik untuk produktif maupun untuk belanja konsumsi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya