Berita

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Heriyadi Soeharto. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Titiek Soeharto Interogasi KKP soal Jutaan Ton Garam Impor

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 17:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi I DPR Siti Hediati Hariyadi Soeharto alias Titiek Soeharto mempertanyakan jutaan ton garam impor yang masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Titiek Soeharto dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 16 September 2025.

Awalnya Titiek menanyakan soal kuota impor garam pada tahun 2024 lalu, kepada Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan serta uang yang dikeluarkan pemerintah untuk impor garam.


"Rupiahnya kira-kira triliun?" tanya Titiek.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Sturman Panjaitan menerangkan bahwa saat ini pemerintah hanya mampu memproduksi 2,5 juta ton garam industri dan farmasi.

"Kebutuhan kita hampir 5 juta ton, artinya kekurangan hampir 3 juta ton. Kalau impor cuma 1,2 juta ton, berarti kan masih (kurang)," kata Sturman.

"Makanya ini rupiahnya aja nggak tahu dari KKP berapa jumlahnya. Sebetulnya kita bisa produksi garam industri," lanjut Titiek.

Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menegaskan bahwa Indonesia bisa tidak mengimpor garam, karena tahun ini fokus pada program Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tahun ini (anggaran impor garam) Rp2 triliun, sementara Rp853 miliar itu dari pelaksanaan kegiatan program Bapak Presiden," kata Didit.

Didit memastikan mampu memproduksi garam sesuai kebutuhan nasional. 

"Basically kita bisa, bahan bakunya kita punya," kata Didit.

Didit menegaskan, sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto ditargetkan pada 2027 Indonesia sudah swasembada garam.

"Sudah direncanakan 2027 tidak impor," kata Didit.




Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya