Berita

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Heriyadi Soeharto. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Titiek Soeharto Interogasi KKP soal Jutaan Ton Garam Impor

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 17:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Komisi I DPR Siti Hediati Hariyadi Soeharto alias Titiek Soeharto mempertanyakan jutaan ton garam impor yang masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Titiek Soeharto dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 16 September 2025.

Awalnya Titiek menanyakan soal kuota impor garam pada tahun 2024 lalu, kepada Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan serta uang yang dikeluarkan pemerintah untuk impor garam.


"Rupiahnya kira-kira triliun?" tanya Titiek.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Sturman Panjaitan menerangkan bahwa saat ini pemerintah hanya mampu memproduksi 2,5 juta ton garam industri dan farmasi.

"Kebutuhan kita hampir 5 juta ton, artinya kekurangan hampir 3 juta ton. Kalau impor cuma 1,2 juta ton, berarti kan masih (kurang)," kata Sturman.

"Makanya ini rupiahnya aja nggak tahu dari KKP berapa jumlahnya. Sebetulnya kita bisa produksi garam industri," lanjut Titiek.

Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menegaskan bahwa Indonesia bisa tidak mengimpor garam, karena tahun ini fokus pada program Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tahun ini (anggaran impor garam) Rp2 triliun, sementara Rp853 miliar itu dari pelaksanaan kegiatan program Bapak Presiden," kata Didit.

Didit memastikan mampu memproduksi garam sesuai kebutuhan nasional. 

"Basically kita bisa, bahan bakunya kita punya," kata Didit.

Didit menegaskan, sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto ditargetkan pada 2027 Indonesia sudah swasembada garam.

"Sudah direncanakan 2027 tidak impor," kata Didit.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya