Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan hasil rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI yang digelar tertutup di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 16 September 2025.
Seusai raker kurang lebih satu jam, Sjafrie mengatakan bahwa rapat antara lain membahas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2026.
Anggaran sebesar Rp187,1 triliun itu telah disetujui Komisi I DPR RI dan kini dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk ditindaklanjuti.
"Teman-teman sekalian, saya didampingi Panglima TNI dan juga para kepala staf angkatan baru saja menyampaikan proposal akhir dari anggaran Kemhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp187 triliun 100 miliar," kata Sjafrie.
Menurutnya, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan kekuatan TNI, pembayaran gaji pegawai, serta menjaga kewaspadaan nasional terhadap dinamika global dan regional yang dapat memengaruhi stabilitas nasional.
"Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu. Kita ketahui bersama, situasi global akan berpengaruh kepada regional, dan kita mengantisipasi berpengaruh pada nasional," kata Sjafrie.
Sjafrie menambahkan, kesiapan TNI saat ini terus meningkat, dan para Kepala Staf Angkatan berkomitmen meningkatkan kesiapan di bidang masing-masing guna mendukung target Trisula Perisai Nusantara.
Konsep ini, kata dia, menekankan soliditas ketiga matra TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"TNI dengan kesiapannya sekarang terus meningkat, dan para kepala staf angkatan akan terus meningkatkan kesiapannya di bidang masing-masing dalam rangka memenuhi target Trisula Perisai Nusantara, agar supaya ketiga angkatan ini bisa solid bersama-sama untuk jaga kedaulatan negara persatuan RI," kata Sjafrie.
Lebih jauh, Sjafrie menekankan bahwa menjaga kedaulatan bangsa tidak bisa diukur dengan besaran anggaran.
"Harga kedaulatan tidak bisa dibandingkan dengan anggaran yang kita terima," ucap Sjafrie.
Ia juga meminta DPR RI, khususnya Komisi I, agar terus memperhatikan kebutuhan anggaran pertahanan untuk memperkuat kedaulatan negara.
"Oleh karena itu, tadi kami mengusulkan kepada DPR melalui Komisi I supaya terus memperhatikan keperluan-keperluan anggaran yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan kita. Itu yang saya sampaikan, dan ini sudah bisa menjadi kesimpulan. Bersama-sama kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari Banggar yang akan disampaikan hari ini," tandas Sjafrie.
