Berita

Panser Anoa di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Tentara Tetap Jaga Gedung DPR sampai Benar-benar Kondusif

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 13:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Prajurit TNI akan tetap disiagakan di Gedung DPR RI selama kondusivitas belum terjadi seutuhnya pasca demonstrasi yang berujung kerusuhan pada 25 - 31 Agustus 2025. 

Begitu disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 16 September 2025. 

“Jadi, TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui, dan Panglima akan menindak lanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI sampai dengan, tadi katanya kondusif, (sampai) lebih kondusif lagi,” ungkap Sjafrie. 


Saat ditanya apakah situasi saat ini belum kondusif sepenuhnya, Sjafrie menegaskan bahwa pada prinsipnya TNI selalu siaga dan siap jika diperlukan.

“Ya, terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat,” tegasnya. 

Mengenai apakah penerjunan prajurit TNI di DPR juga akan diberlakukan di lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, Sjafrie menyatakan bahwa jika ada lembaga negara yang memerlukan pengamanan maka TNI siaga. 

“Ya instalasi-instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semuanya,” tuturnya. 

Namun yang pasti, kata Sjafrie, parameter kategori kondusif itu dapat dilihat dari aspek keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. 

“Supaya rakyat bisa aman dan nyaman bekerja,” ujarnya. 

Lebih jauh, ditanya kondisi saat ini, Sjafrie kembali menegaskan bahwa pihaknya selalu mengedepankan dialogis dan melakukan pembinaan teritorial.

“Ya, tidak perlu ada penindakan, yang penting komunikasi. Kita punya satu sistem komunikasi sosial, pembinaan teritorial ini akan kita kerjakan,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya