Berita

Rapat pleno calon Hakim Agung dan Ad Hoc di Komisi III DPR RI. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Komisi III DPR Gelar Pleno Persetujuan Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 12:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno persetujuan calon hakim agung dan calon hakim ad-hoc di Mahkamah Agung (MA).

Pleno digelar setelah Komisi III DPR RI rampung menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 16 calon hakim agung dan calon hakim ad-hoc pada MA.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman yang didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati. 


“Kuorum sudah terpenuhi, saya minta persetujuan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum,” kata Habiburrokhman membuka rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 16 September 2025. 

Habiburrokhman melanjutkan, agenda rapat adalah pandangan fraksi-fraksi terhadap persetujuan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung.

“Kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan,” kata Legislator Gerindra ini.

Adapun 13 calon hakim agung berdasarkan kamar yakni;

Kamar Pidana

1. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  Banjarmasin 
2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
3. Julius Panjaitan, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu 
4. Suradi S.H., S.Sos., M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 
Kamar Perdata 
 
5. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
6. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia
 
Kamar Agama
 
7. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
8. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Militer 
 
9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi,  S.H., M.H. - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI

Kamar Tata Usaha Negara
 
10.Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak) 
 
11. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E.,  M.Hum. - Hakim Pengadilan Pajak 
12. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. - Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
13. Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak,  S.H., M.M., M.Hum., C.A. - Hakim Pengadilan Pajak

Sementara itu, tiga untuk hakim Ad hoc yaitu:

Ad hoc HAM
14.Prof. Dr. Agus Budianto,  S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita  Harapan 
15. Bonifasius Nadya Arybowo,  S.H., M.H.Kes - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung 
16. Dr. Moh Puguh Haryogi,  S.H., Sp.N., M.H - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.







Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya