Berita

Rapat pleno calon Hakim Agung dan Ad Hoc di Komisi III DPR RI. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Komisi III DPR Gelar Pleno Persetujuan Calon Hakim Agung dan Ad Hoc MA

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 12:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno persetujuan calon hakim agung dan calon hakim ad-hoc di Mahkamah Agung (MA).

Pleno digelar setelah Komisi III DPR RI rampung menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 16 calon hakim agung dan calon hakim ad-hoc pada MA.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman yang didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati. 


“Kuorum sudah terpenuhi, saya minta persetujuan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum,” kata Habiburrokhman membuka rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 16 September 2025. 

Habiburrokhman melanjutkan, agenda rapat adalah pandangan fraksi-fraksi terhadap persetujuan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung.

“Kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan,” kata Legislator Gerindra ini.

Adapun 13 calon hakim agung berdasarkan kamar yakni;

Kamar Pidana

1. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  Banjarmasin 
2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
3. Julius Panjaitan, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu 
4. Suradi S.H., S.Sos., M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 
Kamar Perdata 
 
5. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
6. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia
 
Kamar Agama
 
7. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
8. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Militer 
 
9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi,  S.H., M.H. - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI

Kamar Tata Usaha Negara
 
10.Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak) 
 
11. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E.,  M.Hum. - Hakim Pengadilan Pajak 
12. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. - Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
13. Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak,  S.H., M.M., M.Hum., C.A. - Hakim Pengadilan Pajak

Sementara itu, tiga untuk hakim Ad hoc yaitu:

Ad hoc HAM
14.Prof. Dr. Agus Budianto,  S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita  Harapan 
15. Bonifasius Nadya Arybowo,  S.H., M.H.Kes - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung 
16. Dr. Moh Puguh Haryogi,  S.H., Sp.N., M.H - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.







Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya