Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan (paling kiri) di kantor Kementerian dan Kelautan (KKP), Jakarta, 15 September 2025. (Foto: Humas KKP)
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diharapkan bisa menjadi sarana transformasi desa-desa pesisir di Indonesia untuk menuju kesejahteraan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan dalam pesan elektronik yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 16 September 2025.
“Program ini adalah satu pertempuran besar yang amat penting bagi bangsa yang harus didekati dengan cara-cara yang patriotik, mengingat kompleksitas masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi nelayan seperti marjinalisasi, kemiskinan, dan ketertinggalan sangat kompleks,” ujar Dani.
Namun ia juga mengingatkan bahwa sumber daya ekonomi di kampung pesisir tidak akan berkelanjutan dan memberi dampak yang besar bagi masyarakat, jika organisasi ekonomi rakyatnya lemah.
Oleh karena itu, Dani menyerukan pentingnya KNMP mengurus organisasi ekonomi rakyat melalui koperasi.
“Tugas koperasi di pesisir melakukan tiga hal utama yakni konsolidasi sumber daya, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan posisi tawar warga. Jika ketiganya dilakukan, KNMP dan Koperasi Desa Merah Putih bahkan bisa menjadi katalis bagi berkembangnya industrialisasi pedesaan yang ditopang oleh kekuatan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, KNTI menekankan dua aspek penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam KNMP. Pertama, partisipasi masyarakat harus dipangku sejak perencanaan hingga implementasi program, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Hal ini untuk memastikan manfaat program dirasakan secara optimal,” tegasnya.
Kedua, isu lingkungan harus diperkuat dalam desain program KNMP. Penguatan indikator keberlanjutan lingkungan harus menjadi jangkar penting dalam program ini.
"Bagi kami di masyarakat nelayan, nelayan tradisional, kesehatan lingkungan pesisir dan laut itu adalah yang utama," tegasnya lagi.
Terkait, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sambung Dani, menjadi poin krusial untuk memastikan aset, infrastruktur, dan fasilitas KNMP dikelola secara produktif.
“Karena itu, kami mendorong agar KKP mulai mengidentifikasi kebutuhan dan kualifikasi jenis tenaga kerja di desa sejak pembangunan sampai operasionalnya ke depan,” imbuhnya.
Lanjut dia, tenaga kerja dapat dipasok dari warga desa, nelayan, perempuan, pemuda yang dibekali dengan pendidikan dan pelatihan spesifik, seperti keahlian mengelola cold storage, perbengkelan, pabrik es, atau manajerial koperasi.
“Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), Akademi Perikanan, dan Sekolah Tinggi Perikanan, juga harus didorong untuk berperan aktif menyediakan SDM yang kompeten di lokasi-lokasi KNMP,” tuturnya.
“Kami meminta agar program KNMP dipangku bersama oleh seluruh seluruh direktorat jenderal di dalam KKP dan kolaborasi yang kuat dengan para pemangku kepentingan lainnya. Program ini harus menjadi gerakan untuk memanggil semua pihak terlibat untuk memajukan desa pesisir dan mensejahterakan masyarakat, khususnya nelayan," pungkas Dani.
