Berita

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Menteri Komdigi:

Publik Perlu Tahu Progres Program Pemerintah

SENIN, 15 SEPTEMBER 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menanggapi keluhan masyarakat terkait penayangan video capaian program Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop jelang pemutaran film di bioskop.

Video singkat tersebut berisi narasi, data pencapaian, serta potongan pernyataan Presiden Prabowo, dan langsung viral di media sosial sepanjang akhir pekan.

Meutya mengatakan, tayangan kinerja pemerintah di bioskop itu sebagai bentuk transparansi yang harus dilihat publik.


“Prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik,” kata Meutya di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 15 September 2025.

Kata Meutya, masyarakat perlu mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintah saat ini. Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari komunikasi pemerintah ke masyarakat.

“Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya,” kata Meutya.

Disinggung mengenai tayangan tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto, Meutya menegaskan bahwa program tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak istana.

“Tidak hanya Komdigi tapi bekerja sama dengan PCO (Kantor Komunikasi Kepresidenan) dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah,” tutup Meutya.

Dalam video tayangan di bioskop itu ditampilkan sederet capaian, antara lain: Produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025.

Berikutnya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif beroperasi, 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan, 100 Sekolah Rakyat sudah berdiri, Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak 6 Januari 2025.

Setelah cuplikan berakhir, layar bioskop menayangkan imbauan larangan merekam film. Barulah pemutaran film utama dimulai.  

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

Platform X Setor Denda ke Negara Atas Pelanggaran Konten Pornografi

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:04

Prabowo Komitmen Tindak Tegas Pembalakan Liar di Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:02

KPK Sebut Temuan BPK Soal Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 Jadi Informasi Tambahan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:43

Prabowo Pastikan Distribusi Pangan Jangkau Wilayah Bencana Terisolasi

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:16

Cuaca Jabodetabek Cenderung Cerah Berawan di Akhir Pekan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:01

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:51

KPK Masih Telusuri Dugaan Alur Perintah Hingga Aliran Uang ke Bupati Pati Sudewo

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:17

JEKATE Running Series Akan Digelar di Semua Wilayah Jakarta

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:08

PAM Jaya Didorong Turun Tangan Penuhi Air Bersih Korban Banjir Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:40

PKS Jakarta Sumbang Rp 1 M untuk Korban Bencana Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:31

Selengkapnya