Berita

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Menteri Komdigi:

Publik Perlu Tahu Progres Program Pemerintah

SENIN, 15 SEPTEMBER 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menanggapi keluhan masyarakat terkait penayangan video capaian program Presiden Prabowo Subianto di layar bioskop jelang pemutaran film di bioskop.

Video singkat tersebut berisi narasi, data pencapaian, serta potongan pernyataan Presiden Prabowo, dan langsung viral di media sosial sepanjang akhir pekan.

Meutya mengatakan, tayangan kinerja pemerintah di bioskop itu sebagai bentuk transparansi yang harus dilihat publik.


“Prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik,” kata Meutya di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 15 September 2025.

Kata Meutya, masyarakat perlu mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintah saat ini. Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari komunikasi pemerintah ke masyarakat.

“Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya,” kata Meutya.

Disinggung mengenai tayangan tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto, Meutya menegaskan bahwa program tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak istana.

“Tidak hanya Komdigi tapi bekerja sama dengan PCO (Kantor Komunikasi Kepresidenan) dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah,” tutup Meutya.

Dalam video tayangan di bioskop itu ditampilkan sederet capaian, antara lain: Produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025.

Berikutnya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif beroperasi, 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan, 100 Sekolah Rakyat sudah berdiri, Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak 6 Januari 2025.

Setelah cuplikan berakhir, layar bioskop menayangkan imbauan larangan merekam film. Barulah pemutaran film utama dimulai.  

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya