Berita

Logo Polri. (Foto: Istimewa)

Publika

Delegitimasi Kapolri

OLEH: R HAIDAR ALWI
MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 06:37 WIB

WACANA reformasi kepolisian kembali mencuat. Publik digiring untuk percaya bahwa "reformasi Polri" adalah jawaban atas berbagai gejolak sosial, ekonomi, HAM, dan dinamika politik.

Namun, jika diperhatikan lebih seksama, jargon reformasi sering dijadikan kedok untuk tujuan yang lebih pragmatis: mendelegitimasi Kapolri dan membuka jalan pergantian pimpinan.

Fenomena ini berbahaya. Aparat kepolisian adalah institusi penting dalam menjaga stabilitas negara. Bila kepemimpinannya terus dijadikan alat tawar-menawar politik, maka yang hancur bukan hanya figur seorang jenderal, tetapi juga legitimasi lembaga penegak hukum dan kepercayaan masyarakat yang sudah rapuh.


Upaya delegitimasi biasanya diawali dengan isu personalisasi. Sebuah kejadian insidental yang tidak mewakili keseluruhan kinerja institusi dibesar-besarkan menjadi bukti kegagalan menyeluruh. Dari sini, narasi pun diarahkan: Kapolri gagal, maka harus diganti.

Strategi ini cerdik karena menyentuh emosi masyarakat. Gambar lebih mudah dijadikan kambing hitam daripada membahas kompleksitas kelembagaan. Namun di sinilah letak masalahnya. Jika reformasi hanya dipersonalisasi, maka esensi perbaikan struktural hilang sama sekali. 

Pergantian Kapolri tidak otomatis memperbaiki pola rekrutmen, sistem pengawasan, atau tata kelola anggaran. Yang berubah hanyalah nama, bukan mekanisme.

Ironisnya lagi, kampanye delegitimasi kerap dibungkus seolah datang dari masyarakat sipil independen. Padahal, tak jarang para aktor di baliknya punya afiliasi politik yang kuat. Reformasi dijadikan retorika normatif untuk mewujudkan agenda sesungguhnya: perebutan pengaruh atas institusi penegak hukum.

Muncul pula gagasan pembentukan "komisi" atau "tim independen". Gagasan itu bagus di atas kertas, tetapi jika figur-figurnya partisan, maka hasilnya tidak lebih dari rekomendasi politis. Reformasi yang berorientasi sistemik berubah menjadi instrumen delegitimasi personal.

Delegitimasi semacam ini membawa risiko besar bagi demokrasi dan keamanan negara.

Pertama, erosi kepercayaan masyarakat. Jika publik terus diberi narasi negatif yang terfokus pada figur, maka institusi akan kehilangan legitimasi. Padahal, kepercayaan adalah modal utama aparat keamanan.

Kedua, politisasi berlebihan terhadap penegakan hukum. Kapolri yang dicopot atau diangkat karena tekanan politik akan kehilangan independensi. Polisi bisa berubah menjadi perpanjangan tangan kelompok politik, bukan penegak hukum netral.

Ketiga, instabilitas keamanan. Pergantian mendadak di tengah gejolak sosial menciptakan risiko kekosongan komando. Aparat di lapangan kehilangan arah, sementara elite sibuk bertengkar soal siapa yang pantas memimpin.

Keempat, reformasi semu. Jika yang dipermasalahkan hanya bersifat figuratif, maka permasalahan struktural tidak akan pernah tersentuh. Isu seperti pengawasan internal, budaya organisasi, dan kualitas pendidikan kepolisian terus terabaikan. 

Publik hanya menjadi penonton drama politik tanpa pernah mendapat kepolisian yang benar-benar lebih profesional.

Reformasi Polri adalah kebutuhan riil dan harus terus diperjuangkan. Tetapi menjadikan reformasi sebagai kedok untuk mendeligitimasi Kapolri adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi itu sendiri. 

Masyarakat perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap retorika yang indah di permukaan tetapi tidak akan berdampak pada kepentingan di balik layar.

Perubahan sejati tidak akan lahir dari pergantian figur yang dipaksakan oleh tekanan politik. Reformasi hanya akan bermakna bila diarahkan pada pembenahan sistem, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan independensi aparatur. 

Tanpa itu, kita hanya akan terus mengulangi siklus lama: reformasi semu, pergantian Kapolri, dan masalah tetap ada.

Penulis adalah Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya