Berita

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kompolnas: Reformasi Polri Tidak Harus Dimulai dari Nol

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 02:31 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Reformasi Polri bisa dilakukan tanpa harus membongkar total. Caranya dengan melanjutkan hal-hal positif yang sudah ada dengan memperketat lagi pengawasannya serta melengkapi instrumen yang ada, sejalan dengan perkembangan teknologi.

Demikian pandangan dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk tim reformasi Polri pasca melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama dari Gerakan Nurani Bangsa.

"Sebenarnya upaya-upaya untuk memperbaiki sudah ada, misalnya dalam beberapa tahun ini Pak Listyo (Kapolri) selalu menekankan ayo humanis, profesional, cuma memang karena instrumennya belum memadai sehingga belum ada sesuatu yang jauh lebih konkret terhadap perspektif humanis dan profesionalitas," kata Anam kepada wartawan pada Sabtu 13 September 2025.


"Oleh karenanya reformasi ini tidak berangkat dari nol ya," sambungnya.

Anam mencontohkan sistem pelayanan kepolisian yang sudah mengikuti perkembangan zaman ke arah modern. Modernisasi sendiri bisa jadi indikator keberhasilan suatu institusi dalam melayani masyarakat.

"Beberapa rekam jejak ada misalnya bagaimana pelayanan yang baik ya ada upaya-upaya untuk digitalisasi pelayanan SIM, pengaduan kalau ada pelanggaran oleh anggota bisa langsung antara pengadu masuk ruang online. Jadi tidak berangkat dari nol," kata Anam.

Di satu sisi, Anam memastikan modal dari pelayanan yang baik itu bisa diperkuat kembali untuk menciptakan hal baru yang bagi masyarakat.

"Ini bisa jadi modalitas yang diperkuat mana, yang diperbaiki mana, yang harus diganti itu ada itu yang mungkin. Bisa jadi semacam road map atau jalan bagaimana penguatan kepolisian," kata Anam.




Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya