Berita

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kompolnas: Reformasi Polri Tidak Harus Dimulai dari Nol

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 02:31 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Reformasi Polri bisa dilakukan tanpa harus membongkar total. Caranya dengan melanjutkan hal-hal positif yang sudah ada dengan memperketat lagi pengawasannya serta melengkapi instrumen yang ada, sejalan dengan perkembangan teknologi.

Demikian pandangan dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk tim reformasi Polri pasca melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama dari Gerakan Nurani Bangsa.

"Sebenarnya upaya-upaya untuk memperbaiki sudah ada, misalnya dalam beberapa tahun ini Pak Listyo (Kapolri) selalu menekankan ayo humanis, profesional, cuma memang karena instrumennya belum memadai sehingga belum ada sesuatu yang jauh lebih konkret terhadap perspektif humanis dan profesionalitas," kata Anam kepada wartawan pada Sabtu 13 September 2025.


"Oleh karenanya reformasi ini tidak berangkat dari nol ya," sambungnya.

Anam mencontohkan sistem pelayanan kepolisian yang sudah mengikuti perkembangan zaman ke arah modern. Modernisasi sendiri bisa jadi indikator keberhasilan suatu institusi dalam melayani masyarakat.

"Beberapa rekam jejak ada misalnya bagaimana pelayanan yang baik ya ada upaya-upaya untuk digitalisasi pelayanan SIM, pengaduan kalau ada pelanggaran oleh anggota bisa langsung antara pengadu masuk ruang online. Jadi tidak berangkat dari nol," kata Anam.

Di satu sisi, Anam memastikan modal dari pelayanan yang baik itu bisa diperkuat kembali untuk menciptakan hal baru yang bagi masyarakat.

"Ini bisa jadi modalitas yang diperkuat mana, yang diperbaiki mana, yang harus diganti itu ada itu yang mungkin. Bisa jadi semacam road map atau jalan bagaimana penguatan kepolisian," kata Anam.




Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya