Berita

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kompolnas: Reformasi Polri Tidak Harus Dimulai dari Nol

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 02:31 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Reformasi Polri bisa dilakukan tanpa harus membongkar total. Caranya dengan melanjutkan hal-hal positif yang sudah ada dengan memperketat lagi pengawasannya serta melengkapi instrumen yang ada, sejalan dengan perkembangan teknologi.

Demikian pandangan dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk tim reformasi Polri pasca melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama dari Gerakan Nurani Bangsa.

"Sebenarnya upaya-upaya untuk memperbaiki sudah ada, misalnya dalam beberapa tahun ini Pak Listyo (Kapolri) selalu menekankan ayo humanis, profesional, cuma memang karena instrumennya belum memadai sehingga belum ada sesuatu yang jauh lebih konkret terhadap perspektif humanis dan profesionalitas," kata Anam kepada wartawan pada Sabtu 13 September 2025.


"Oleh karenanya reformasi ini tidak berangkat dari nol ya," sambungnya.

Anam mencontohkan sistem pelayanan kepolisian yang sudah mengikuti perkembangan zaman ke arah modern. Modernisasi sendiri bisa jadi indikator keberhasilan suatu institusi dalam melayani masyarakat.

"Beberapa rekam jejak ada misalnya bagaimana pelayanan yang baik ya ada upaya-upaya untuk digitalisasi pelayanan SIM, pengaduan kalau ada pelanggaran oleh anggota bisa langsung antara pengadu masuk ruang online. Jadi tidak berangkat dari nol," kata Anam.

Di satu sisi, Anam memastikan modal dari pelayanan yang baik itu bisa diperkuat kembali untuk menciptakan hal baru yang bagi masyarakat.

"Ini bisa jadi modalitas yang diperkuat mana, yang diperbaiki mana, yang harus diganti itu ada itu yang mungkin. Bisa jadi semacam road map atau jalan bagaimana penguatan kepolisian," kata Anam.




Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Realisasi Pendapatan Perparkiran di Jakarta Memble

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:21

Keluarga Sutrimo Tak Lagi Pasrah soal Penyebab Kematian Karumga Febrie

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:18

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II segera Cair

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:36

Penjarahan dan Keruntuhan Kota Roma, 410 M

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:16

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Pancasila Dasar Negara Kita

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:43

Rudy Tanoe Bantah Mangkir Panggilan KPK

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:16

Waspada Banjir Rob Rendam Kawasan Pesisir Jateng

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:00

Dibuka Sayembara Rp100 Juta untuk Ijazah SMA Gibran

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:28

Zikir Kebangsaan di Istiqlal

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:08

Selengkapnya