Berita

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kompolnas: Reformasi Polri Tidak Harus Dimulai dari Nol

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 02:31 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Reformasi Polri bisa dilakukan tanpa harus membongkar total. Caranya dengan melanjutkan hal-hal positif yang sudah ada dengan memperketat lagi pengawasannya serta melengkapi instrumen yang ada, sejalan dengan perkembangan teknologi.

Demikian pandangan dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk tim reformasi Polri pasca melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama dari Gerakan Nurani Bangsa.

"Sebenarnya upaya-upaya untuk memperbaiki sudah ada, misalnya dalam beberapa tahun ini Pak Listyo (Kapolri) selalu menekankan ayo humanis, profesional, cuma memang karena instrumennya belum memadai sehingga belum ada sesuatu yang jauh lebih konkret terhadap perspektif humanis dan profesionalitas," kata Anam kepada wartawan pada Sabtu 13 September 2025.


"Oleh karenanya reformasi ini tidak berangkat dari nol ya," sambungnya.

Anam mencontohkan sistem pelayanan kepolisian yang sudah mengikuti perkembangan zaman ke arah modern. Modernisasi sendiri bisa jadi indikator keberhasilan suatu institusi dalam melayani masyarakat.

"Beberapa rekam jejak ada misalnya bagaimana pelayanan yang baik ya ada upaya-upaya untuk digitalisasi pelayanan SIM, pengaduan kalau ada pelanggaran oleh anggota bisa langsung antara pengadu masuk ruang online. Jadi tidak berangkat dari nol," kata Anam.

Di satu sisi, Anam memastikan modal dari pelayanan yang baik itu bisa diperkuat kembali untuk menciptakan hal baru yang bagi masyarakat.

"Ini bisa jadi modalitas yang diperkuat mana, yang diperbaiki mana, yang harus diganti itu ada itu yang mungkin. Bisa jadi semacam road map atau jalan bagaimana penguatan kepolisian," kata Anam.




Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya