Berita

Militer Israel. (Foto: AFP)

Global

Jenderal Israel Akui 200 Ribu Warga Palestina Jadi Korban Perang

MINGGU, 14 SEPTEMBER 2025 | 01:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Herzi Halevi, mengungkapkan jumlah korban jiwa dan luka di Gaza telah melampaui 200 ribu orang sejak perang pecah Oktober 2023.

Halevi menyebut lebih dari 10 persen populasi Gaza, yang berjumlah 2,2 juta penduduk, telah tewas atau terluka. Angka ini hampir sama dengan data Kementerian Kesehatan Gaza yang kerap ditolak pejabat Israel sebagai propaganda Hamas.

Mengutip The Guardian, Sabtu 13 September 2025, catatan resmi menunjukkan 64.718 warga Palestina meninggal dan 163.859 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023. Meski begitu, statistik Kementerian Kesehatan Gaza tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil.


Bocoran intelijen militer Israel hingga Mei 2025 justru memperlihatkan lebih dari 80 persen korban jiwa merupakan warga sipil.

Halevi, dalam pertemuan komunitas dengan warga moshav Ein HaBesor di Israel selatan, mengakui penggunaan kekuatan penuh oleh militernya sejak awal konflik. 

“Ini bukan perang yang lembut. Sejak menit pertama kami langsung bertarung tanpa menahan diri. Sayangnya tidak lebih awal,” kata Halevi seperti dimuat Ynet.

Mantan jenderal yang mundur dari jabatannya pada Maret 2025 lalu itu menegaskan operasi militer Israel memang keras, namun diklaim tetap berada dalam koridor hukum humaniter internasional.

"Tidak sekali pun ada yang membatasi saya. Tidak sekali pun. Bahkan jaksa agung militer (Yifat Tomer-Yerushalmi) tidak punya kewenangan untuk membatasi saya," kata Halevi.

Pernyataan Halevi sejalan dengan klaim pejabat Israel bahwa setiap operasi IDF selalu disertai pendampingan pengacara militer. Namun, Halevi sendiri mengisyaratkan peran penasihat hukum hanya sebatas legitimasi di mata dunia.

 “Ada penasihat hukum yang mengatakan: Kami akan tahu bagaimana membela ini secara hukum di dunia, dan ini sangat penting bagi negara Israel,” kutipnya.

Menanggapi hal itu, pengacara HAM Israel Michael Sfard menilai pengakuan Halevi justru membenarkan kritik lama bahwa penasihat hukum militer hanya menjadi formalitas.

“Pernyataan Halevi mengonfirmasi bahwa para penasihat hukum hanyalah stempel karet. Para jenderal melihat mereka sebagai penasihat biasa yang nasihatnya bisa dipakai atau diabaikan, bukan sebagai profesional hukum yang posisinya menetapkan batasan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang,” tegas Sfard.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya