Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad (Foto: Dok. Fraksi PKB)
Komisi X DPR RI meminta pemerintah untuk benar-benar menjamin aspek inklusifitas pada Sekolah Garuda yang akan segera beroperasi pada 2026 mendatang.
Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, mengatakan, sekolah tersebut harus terbuka untuk semua kalangan tanpa terkecuali.
"Jangan sampai Sekolah Garuda hanya menjadi simbol saja. Pemerintah wajib memastikan akses pendidikan di sekolah ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu," tegas Habib Syarief Muhammad kepada wartawan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 13 September 2025.
Selain itu, Habib yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah memberikan jaminan pembiayaan agar siswa tidak terbebani. Pendidikan, kata Habib, seharusnya menjadi hak dasar warga negara yang tidak boleh dikomersialisasi secara berlebihan.
"Siapapun yang menjadi siswa Sekolah Garuda harus mendapat kepastian biaya pendidikan yang terjangkau, bahkan sebisa mungkin ditanggung negara. Jangan sampai sekolah ini justru menjadi beban bagi orang tua," ujarnya.
Meski begitu, Habib juga menekankan pentingnya menjaga kualitas. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kuantitas atau fasilitas, melainkan juga pada kualitas guru, kurikulum, serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
"Jika inklusifitas dan biaya pendidikan sudah dijamin, maka langkah berikutnya adalah memastikan kualitas. Kita tidak ingin Sekolah Garuda hanya ramai di awal, tetapi gagal membentuk generasi unggul," kata Legislator PKB ini.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memastikan sejumlah Sekolah Garuda baru akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.
Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, menyampaikan bahwa proses peninjauan lokasi masih berlangsung, termasuk di Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah).
“Kalimantan Tengah masuk lima besar. Peluangnya cukup besar. Tentu setelah kita meninjau lokasi kita akan menyiapkan laporan yang bisa menjadi dasar rasionalisasi dalam menentukan lokasi. Jika Pak Menteri dan Pak Presiden setuju, (lokasi) ini bisa menjadi pilihan,” ujar Stella.
