Berita

Kerusuhan pecah di Nepal.(Foto: India Times)

Politik

Kerusuhan Nepal jadi Alarm Politik untuk Indonesia

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 17:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kerusuhan yang melanda Nepal menjadi sorotan Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf. Ia melihat, gejolak sosial yang kini terjadi di negeri Himalaya itu bukanlah semata peristiwa lokal, melainkan bagian dari pusaran krisis global yang memiliki gema hingga ke Indonesia.

“Apa yang terjadi di Nepal, perpaduan settingan dan realitas natural dari tumpukan ketidakadilan. Minyak dan rumput kering menyulut membakar amarah rakyat,” kata Faizal lewat akun X miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Faizal membandingkan situasi tersebut dengan pengalaman pahit Indonesia di era krisis 1997–1998. Kala itu, badai moneter menghantam Asia, menjerumuskan Indonesia ke jurang resesi, dan akhirnya memicu perubahan politik besar. Menurutnya, pola jejaring dan aktor dalam peta geopolitik saat ini masih memiliki kemiripan dengan masa lalu.


“Kelompok gerakan perubahan harus lebih waspada agar tidak terjebak mengulangi kesalahan pada gerakan reformasi. Yang ujungnya diambil dan dikendali oleh misionaris global, politisi busuk, dan oligarki yang berganti topeng,” tegasnya.

Ia mengingatkan, badai krisis yang kini berembus dari Bangladesh hingga Nepal merupakan sinyal serius bagi Indonesia. Jika tidak berhati-hati, rakyat yang sejatinya berjuang murni justru bisa tergelincir di selokan kepentingan para pemburu kuasa.

“Harus berhati-hati agar rakyat yang murni berjuang tidak tergelincir di selokan kepentingan pemburu kuasa, politisi busuk, dan pemodal besar berhati rakus,” tandasnya.

Pernyataan Faizal menjadi peringatan bahwa gejolak di negara lain bisa menjadi cermin, sekaligus alarm bagi Indonesia untuk mewaspadai arus global yang berpotensi menyeret politik domestik.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya