Berita

Gas LPG 3kg langka di Jateng (Foto: RMOLJateng)

Politik

Pemerintah Harus Pastikan Subsidi BBM dan LPG Berjalan Merata dan Tepat Sasaran

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 14:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Imas Aan Ubudiyah mendesak pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG berjalan merata, adil, dan tepat sasaran hingga ke pelosok tanah air.

Saat ini sejumlah daerah mengalami kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram.

Kelangkaan BBM ini terjadi di sejumlah daerah seperti Bone, Sulawesi Selatan, Batam, dan beberapa wilayah lain. 


"Ini kenyataan yang menyedihkan. Pertalite langka dan harga LPG jauh di atas HET. Pemerintah harus mengambil langkah nyata agar distribusi energi bersubsidi benar-benar merata di seluruh Indonesia,” ujar Imas Aan Ubudiyah di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Ia menerangkan di daerah pemilihannya kelangkaan pertalite dan mahalnya harga LPG 3 Kg juga terjadi. Di wilayah Garut Selatan dan Tasik Selatan, harga Pertalite di lapangan mencapai Rp12.000?"Rp14.000 per liter, lebih tinggi dari HET Rp10.000. Sementara LPG 3 kg dijual Rp25.000?"Rp30.000 per tabung, jauh di atas harga resmi.

"Ironisnya, karena sulit mendapatkan Pertalite, warga terpaksa membeli Pertamax yang lebih mahal, padahal mereka berhak atas subsidi energi,” ujarnya.

Imas menambahkan, mayoritas warga di kawasan tersebut adalah petani, nelayan, dan buruh kecil dengan penghasilan rendah. Kondisi ini, menurutnya, jelas bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan energi harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Ia meminta pemerintah bersama BUMN energi memperketat pengawasan, menutup celah permainan mafia energi, serta memastikan LPG 3 kg dan Pertalite tersedia dengan harga sesuai HET.

"Ketersediaan energi bersubsidi adalah hak rakyat, bukan komoditas yang diperdagangkan semena-mena,” tegasnya.

“Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar distribusi BBM dan LPG adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Energi adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin keberadaannya,” demikian Imas.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya