Berita

Gas LPG 3kg langka di Jateng (Foto: RMOLJateng)

Politik

Pemerintah Harus Pastikan Subsidi BBM dan LPG Berjalan Merata dan Tepat Sasaran

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 14:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Imas Aan Ubudiyah mendesak pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG berjalan merata, adil, dan tepat sasaran hingga ke pelosok tanah air.

Saat ini sejumlah daerah mengalami kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram.

Kelangkaan BBM ini terjadi di sejumlah daerah seperti Bone, Sulawesi Selatan, Batam, dan beberapa wilayah lain. 


"Ini kenyataan yang menyedihkan. Pertalite langka dan harga LPG jauh di atas HET. Pemerintah harus mengambil langkah nyata agar distribusi energi bersubsidi benar-benar merata di seluruh Indonesia,” ujar Imas Aan Ubudiyah di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Ia menerangkan di daerah pemilihannya kelangkaan pertalite dan mahalnya harga LPG 3 Kg juga terjadi. Di wilayah Garut Selatan dan Tasik Selatan, harga Pertalite di lapangan mencapai Rp12.000?"Rp14.000 per liter, lebih tinggi dari HET Rp10.000. Sementara LPG 3 kg dijual Rp25.000?"Rp30.000 per tabung, jauh di atas harga resmi.

"Ironisnya, karena sulit mendapatkan Pertalite, warga terpaksa membeli Pertamax yang lebih mahal, padahal mereka berhak atas subsidi energi,” ujarnya.

Imas menambahkan, mayoritas warga di kawasan tersebut adalah petani, nelayan, dan buruh kecil dengan penghasilan rendah. Kondisi ini, menurutnya, jelas bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan energi harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Ia meminta pemerintah bersama BUMN energi memperketat pengawasan, menutup celah permainan mafia energi, serta memastikan LPG 3 kg dan Pertalite tersedia dengan harga sesuai HET.

"Ketersediaan energi bersubsidi adalah hak rakyat, bukan komoditas yang diperdagangkan semena-mena,” tegasnya.

“Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar distribusi BBM dan LPG adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Energi adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin keberadaannya,” demikian Imas.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya