Berita

Gas LPG 3kg langka di Jateng (Foto: RMOLJateng)

Politik

Pemerintah Harus Pastikan Subsidi BBM dan LPG Berjalan Merata dan Tepat Sasaran

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 14:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Imas Aan Ubudiyah mendesak pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG berjalan merata, adil, dan tepat sasaran hingga ke pelosok tanah air.

Saat ini sejumlah daerah mengalami kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram.

Kelangkaan BBM ini terjadi di sejumlah daerah seperti Bone, Sulawesi Selatan, Batam, dan beberapa wilayah lain. 


"Ini kenyataan yang menyedihkan. Pertalite langka dan harga LPG jauh di atas HET. Pemerintah harus mengambil langkah nyata agar distribusi energi bersubsidi benar-benar merata di seluruh Indonesia,” ujar Imas Aan Ubudiyah di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Ia menerangkan di daerah pemilihannya kelangkaan pertalite dan mahalnya harga LPG 3 Kg juga terjadi. Di wilayah Garut Selatan dan Tasik Selatan, harga Pertalite di lapangan mencapai Rp12.000?"Rp14.000 per liter, lebih tinggi dari HET Rp10.000. Sementara LPG 3 kg dijual Rp25.000?"Rp30.000 per tabung, jauh di atas harga resmi.

"Ironisnya, karena sulit mendapatkan Pertalite, warga terpaksa membeli Pertamax yang lebih mahal, padahal mereka berhak atas subsidi energi,” ujarnya.

Imas menambahkan, mayoritas warga di kawasan tersebut adalah petani, nelayan, dan buruh kecil dengan penghasilan rendah. Kondisi ini, menurutnya, jelas bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan energi harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Ia meminta pemerintah bersama BUMN energi memperketat pengawasan, menutup celah permainan mafia energi, serta memastikan LPG 3 kg dan Pertalite tersedia dengan harga sesuai HET.

"Ketersediaan energi bersubsidi adalah hak rakyat, bukan komoditas yang diperdagangkan semena-mena,” tegasnya.

“Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar distribusi BBM dan LPG adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Energi adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin keberadaannya,” demikian Imas.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya