Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri. (Foto: Dokumen pribadi Prof Didin)
Usai dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, langsung mendapat sorotan publik. Masyarakat seolah tak sabar melihat kemampuan Purbaya untuk membuat terobosan.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri mengatakan, Purbaya harus membuktikan kepada publik bahwa ia mampu mengemban tugas sebagai Menkeu.
Prof. Didin mengaku, ia menyoroti respon publik kepada Purbaya yang dalam beberapa jam setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Presiden Jakarta, pada Senin, 8 September 2025, sudah menuai beragam masukan dan kritikan.
"Kita menunggu terobosan positif dari Menkeu baru, untuk menutup distrust publik akibat pernyataan blunder di awal jabatannya,” ujar Prof. Didin dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.
Dia memandang, masih ada proses adaptasi pergantian jabatan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa yang memunculkan beragam reaksi publik terkait pernyataan awal Purbaya dalam menanggapi tuntutan 17+8.
"Menurut saya, hal ini wajar karena beliau belum pernah menjadi menteri. Padahal, posisi menteri bukan sekadar jabatan teknokrat, melainkan juga politis," tuturnya.
Kendati begitu, Prof. Didin menilai seharusnya seorang Menkeu bisa meramu profesionalitas akademis dan praktis dengan kepekaan terhadap aspirasi rakyat.
Terlebih, katanya, latar belakang Purbaya sebagai insinyur membuat pendekatannya cenderung ekonometris, menitikberatkan pada angka pertumbuhan semata.
Hal ini terlihat dari pernyataannya yang menyebut masyarakat tak perlu berdemo jika ekonomi tumbuh 6 hingga 7 persen.
"Pernyataan itu menunjukkan ia belum terbiasa dengan kompleksitas perumusan kebijakan. Padahal, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya pertumbuhan," tuturnya.
Lebih lanjut, Prof Didin menekankan bahwa Purbaya harus segera beradaptasi dengan peran strategis Menkeu yang sangat menentukan arah pemerintahan.
Ia mendorong agar Menkeu baru mampu menghadirkan kebijakan inovatif yang bisa menjawab tantangan nyata mulai dari target pertumbuhan, ketimpangan, rendahnya rasio pajak, hingga tumpukan utang.
Dengan latar belakang teknik, Prof Didin justru melihat peluang lahirnya pendekatan baru yang ia sebut "Habibienomics", atau yang berarti kombinasi antara logika ekonomi dan faktor determinan seperti keterbatasan anggaran serta perputaran uang.
Sebagai contoh, ia menyoroti gagasan Purbaya terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp300 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dana daerah yang dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya ide itu bisa menjadi terobosan, tetapi tetap harus jelas timeline dan harmonisasi antara fiskal dan moneter agar sejalan dengan agenda Asta Cita.
"Menkeu harus memastikan program-program ini realistis, bukan sekadar wacana. Kalau tidak, bisa menimbulkan masalah baru di lapangan," demikian Prof. Didin menambahkan.
