Berita

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri. (Foto: Dokumen pribadi Prof Didin)

Politik

Purbaya Diminta Bikin Terobosan Nyata sebagai Menkeu

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 13:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usai dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, langsung mendapat sorotan publik. Masyarakat seolah tak sabar melihat kemampuan Purbaya untuk membuat terobosan.

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof. Didin S. Damanhuri mengatakan, Purbaya harus membuktikan kepada publik bahwa ia mampu mengemban tugas sebagai Menkeu.

Prof. Didin mengaku, ia menyoroti respon publik kepada Purbaya yang dalam beberapa jam setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Presiden Jakarta, pada Senin, 8 September 2025, sudah menuai beragam masukan dan kritikan.


"Kita menunggu terobosan positif dari Menkeu baru, untuk menutup distrust publik akibat pernyataan blunder di awal jabatannya,” ujar Prof. Didin dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.
 
Dia memandang, masih ada proses adaptasi pergantian jabatan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa yang memunculkan beragam reaksi publik terkait pernyataan awal Purbaya dalam menanggapi tuntutan 17+8.

"Menurut saya, hal ini wajar karena beliau belum pernah menjadi menteri. Padahal, posisi menteri bukan sekadar jabatan teknokrat, melainkan juga politis," tuturnya. 

Kendati begitu, Prof. Didin menilai seharusnya seorang Menkeu bisa meramu profesionalitas akademis dan praktis dengan kepekaan terhadap aspirasi rakyat.

Terlebih, katanya, latar belakang Purbaya sebagai insinyur membuat pendekatannya cenderung ekonometris, menitikberatkan pada angka pertumbuhan semata. 

Hal ini terlihat dari pernyataannya yang menyebut masyarakat tak perlu berdemo jika ekonomi tumbuh 6 hingga 7 persen.

"Pernyataan itu menunjukkan ia belum terbiasa dengan kompleksitas perumusan kebijakan. Padahal, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan banyak aspek, bukan hanya pertumbuhan," tuturnya.

Lebih lanjut, Prof Didin menekankan bahwa Purbaya harus segera beradaptasi dengan peran strategis Menkeu yang sangat menentukan arah pemerintahan. 

Ia mendorong agar Menkeu baru mampu menghadirkan kebijakan inovatif yang bisa menjawab tantangan nyata mulai dari target pertumbuhan, ketimpangan, rendahnya rasio pajak, hingga tumpukan utang.

Dengan latar belakang teknik, Prof Didin justru melihat peluang lahirnya pendekatan baru yang ia sebut "Habibienomics", atau yang berarti kombinasi antara logika ekonomi dan faktor determinan seperti keterbatasan anggaran serta perputaran uang.

Sebagai contoh, ia menyoroti gagasan Purbaya terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp300 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dana daerah yang dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih. 

Menurutnya ide itu bisa menjadi terobosan, tetapi tetap harus jelas timeline dan harmonisasi antara fiskal dan moneter agar sejalan dengan agenda Asta Cita.

"Menkeu harus memastikan program-program ini realistis, bukan sekadar wacana. Kalau tidak, bisa menimbulkan masalah baru di lapangan," demikian Prof. Didin menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya