Berita

Konferensi pers tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 September 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pembebasan Aktivis dan Mahasiswa ke Presiden

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 10:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah agar segera membebaskan para aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang yang ditahan dalam kerusuhan demo bulan lalu.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh tokoh GNB sekaligus mantan Menteri Agama, Lukman Hakim, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam, 11 September 2025. 

“Kami juga menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan,” ujar Lukman kepada wartawan.


Menurutnya, para aktivis muda tersebut sejatinya merupakan generasi penerus bangsa yang tidak seharusnya berada dalam posisi sebagai tahanan. Ia menilai penahanan mereka usai demo ricuh justru dapat mengganggu masa depan mereka.

“Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka,” tegas Lukman.

Kepala Presiden, GNB juga mendorong pembetukan Tim Investigasi Independen untuk menyelidiki aksi demo ricuh yang memakan banyak korban jiwa pada Agustus lalu.

"Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak," ujarnya.

Lukman menyebut usulan pembentukan Tim Investigasi Independen telah disetujui presiden dan akan ditindaklanjuti. 

"Presiden menyetujui pembentukan itu (Tim Investigasi Independen) dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” tandasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya