Berita

Konferensi pers tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 11 September 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Gerakan Nurani Bangsa Serukan Pembebasan Aktivis dan Mahasiswa ke Presiden

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 10:35 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah agar segera membebaskan para aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang yang ditahan dalam kerusuhan demo bulan lalu.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh tokoh GNB sekaligus mantan Menteri Agama, Lukman Hakim, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam, 11 September 2025. 

“Kami juga menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan,” ujar Lukman kepada wartawan.


Menurutnya, para aktivis muda tersebut sejatinya merupakan generasi penerus bangsa yang tidak seharusnya berada dalam posisi sebagai tahanan. Ia menilai penahanan mereka usai demo ricuh justru dapat mengganggu masa depan mereka.

“Karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu. Karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan bisa terputus proses pendidikannya yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka,” tegas Lukman.

Kepala Presiden, GNB juga mendorong pembetukan Tim Investigasi Independen untuk menyelidiki aksi demo ricuh yang memakan banyak korban jiwa pada Agustus lalu.

"Perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak," ujarnya.

Lukman menyebut usulan pembentukan Tim Investigasi Independen telah disetujui presiden dan akan ditindaklanjuti. 

"Presiden menyetujui pembentukan itu (Tim Investigasi Independen) dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya