Berita

Petugas memperbaiki fasilitas umum yang dirusak saat aksi massa pada akhir Agustus 2025. (Foto: RMOLJatim)

Nusantara

Pemkot Surabaya Rogoh Rp2,5 Miliar untuk Perbaikan Fasum Pasca Amuk Massa

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 06:54 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan perbaikan sejumlah fasilitas umum (fasum) yang mengalami kerusakan pasca aksi massa pada akhir Agustus 2025 lalu. 

Rencananya, Pemkot Surabaya akan melakukan perbaikan fasum yang rusak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total biaya yang disiapkan sekitar Rp2,5 miliar. 

Fasum milik Pemkot Surabaya yang rusak di antaranya pot bunga, kursi, kamera CCTV, tempat sampah, hingga bola-bola di pedestrian. 


“Total yang akan kita keluarkan dari APBD untuk perbaikan sekitar Rp2,5 miliar,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dikutip RMOLJatim, Selasa 9 September 2025.

Eri mengungkapkan, secara keseluruhan total kerugian fasum pasca aksi massa lalu sekitar Rp4 miliar. 

Dari total kerugian fasum tersebut, sebagian ada yang ditanggung oleh Pemkot Surabaya dan ada dari pihak stakeholder. 

“Itu (stakeholder) ada yang bilang, ‘Pak, sudah saya bangun, karena itu tempat saya dan saya usaha di sana’, jadi mereka (stakeholder) yang membangun,” kata Eri.

Eri juga menyebutkan, kerugian pasca aksi massa tahun ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. 

Meskipun begitu, Eri mengapresiasi berbagai pihak yang ikut bahu-membahu dalam perbaikan fasum yang rusak di Kota Surabaya. 

Eri mengaku saat ini masih berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk dilakukan perbaikan lebih lanjut ke depannya. 

“Kita akan koordinasikan dulu dengan teman-teman di Polrestabes, karena kantor Polsek Tegalsari ini, Pak Kapolres bilang ke saya akan dibangun, karena minta izin ke cagar budaya," pungkas Eri.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya