Berita

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Bergelar Doktor Abal-abal, Raffi Ahmad Tak Layak Menpora

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 00:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kabar Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad bakal menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), direspons peneliti media dan politik Buni Yani.

Buni Yani mengaku berharap informasi Raffi Ahmad menjabat Menpora menggantikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau lebih dikenal Dito Ariotedjo yang sudah dilengserkan, tidak benar.

"Berikan satu saja alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto harus mengangkat Raffi Ahmad? Dari 280 juta rakyat Indonesia, memang tidak ada yang lebih baik dari Raffi Ahmad?" tanya Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Rabu 10 September 2025.


Menurut Buni Yani, apabila Presiden Prabowo benar-benar menunjuk Raffi Ahmad menjadi Menpora, maka sekalian saja mengangkat pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda sebagai Menteri Agama (Menag).

"Kalau Raffi Ahmad, penyandang Doktor Honoris Causa dari kampus tidak jelas di Thailand yang sempat diributkan netizen, jadi Menpora, sekalian saja angkat Abu Janda jadi Menteri Agama," sambungnya.

Diketahui, Raffi Ahmad yang selama ini dikenal cuma lulusan SMA, mendadak meraih gelar doktor honoris causa (HC) dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) yang kredibilitasnya diragukan. 

Informasi yang diperoleh redaksi, Raffi Ahmad akan dipercaya menjadi Menpora. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Raffi sebagai menteri akan dilakukan segera.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberhentikan lima menteri Kabinet Merah Putih. Kelima menteri yang diberhentikan yaitu Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotejo.

Namun dari lima posisi tersebut hanya tiga kursi menteri yang langsung terisi pengganti seiring pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di Istana. 

Ferry Juliantono dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dipercaya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, dan politikus Golkar Mukhtarudin ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu Presiden Prabowo juga memperkenalkan kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah yang dipercayakan untuk dipimpin Irfan Yusuf sebagai menteri, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.





Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya