Berita

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Bergelar Doktor Abal-abal, Raffi Ahmad Tak Layak Menpora

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 00:25 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kabar Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad bakal menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), direspons peneliti media dan politik Buni Yani.

Buni Yani mengaku berharap informasi Raffi Ahmad menjabat Menpora menggantikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau lebih dikenal Dito Ariotedjo yang sudah dilengserkan, tidak benar.

"Berikan satu saja alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto harus mengangkat Raffi Ahmad? Dari 280 juta rakyat Indonesia, memang tidak ada yang lebih baik dari Raffi Ahmad?" tanya Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya, dikutip Rabu 10 September 2025.


Menurut Buni Yani, apabila Presiden Prabowo benar-benar menunjuk Raffi Ahmad menjadi Menpora, maka sekalian saja mengangkat pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda sebagai Menteri Agama (Menag).

"Kalau Raffi Ahmad, penyandang Doktor Honoris Causa dari kampus tidak jelas di Thailand yang sempat diributkan netizen, jadi Menpora, sekalian saja angkat Abu Janda jadi Menteri Agama," sambungnya.

Diketahui, Raffi Ahmad yang selama ini dikenal cuma lulusan SMA, mendadak meraih gelar doktor honoris causa (HC) dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) yang kredibilitasnya diragukan. 

Informasi yang diperoleh redaksi, Raffi Ahmad akan dipercaya menjadi Menpora. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Raffi sebagai menteri akan dilakukan segera.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberhentikan lima menteri Kabinet Merah Putih. Kelima menteri yang diberhentikan yaitu Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotejo.

Namun dari lima posisi tersebut hanya tiga kursi menteri yang langsung terisi pengganti seiring pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di Istana. 

Ferry Juliantono dilantik sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dipercaya menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, dan politikus Golkar Mukhtarudin ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu Presiden Prabowo juga memperkenalkan kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah yang dipercayakan untuk dipimpin Irfan Yusuf sebagai menteri, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.





Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya