Komisi I DPR: Ferry Irwandi Perlu Diajak Kolaborasi

DPR menyoroti langkah Satuan Siber TNI yang sempat melakukan konsultasi dengan Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana yang dikaitkan dengan konten kreator Ferry Irwandi.

Terkait itu, Anggota Komisi I DPR Okta Kumala Dewi menilai dari informasi yang beredar, satuan siber TNI baru sebatas konsultasi dengan aparat kepolisian dan belum ada laporan resmi. 

“Jika kita lihat prosesnya ini masih tahap konsultasi atas temuan yang ada. Jadi, belum bisa dikatakan sudah ada proses hukum  untuk mempidanakan sehingga belum bisa kita simpulkan dugaan adanya kriminalisasi terhadap saudara Ferry Irwandi yang memicu spekulasi dan kegaduhan di ruang publik,” ujar Okta kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

“Anak-anak muda yang punya keahlian di ruang digital seperti Ferry seharusnya diajak berkolaborasi untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam mengungkap aktor-aktor yang memprovokasi kerusuhan demonstrasi melalui ruang digital. Bukan justru dihadapkan pada dugaan tindak pidana,” tambahnya.
 
Lebih lanjut, ia mengingatkan kembali bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di ruang digital memiliki semangat yang berbeda dengan penegakan hukum. 

“Ruang digital dalam OMSP adalah bagian dari dimensi pertahanan, bukan keamanan. Karena itu, setiap temuan perlu dipastikan dulu apakah ada kaitannya dengan ancaman pertahanan siber negara. Jika tidak, seharusnya Satuan Siber TNI tidak perlu melaporkan secara kelembagaan karena itu bukan kewenangannya,” tegasnya. 

Legislator PAN ini juga melihat substansi konten yang diproduksi oleh Ferry Irwandi. Menurutnya, apa yang disampaikan Ferry selama ini lebih kepada aspirasi konstruktif. 

“Kami justru melihat dalam beberapa kesempatan, baik di media TV maupun kontennya, Ferry dengan keahliannya mampu membantu memetakan siapa pihak yang diduga memprovokasi ruang digital hingga menimbulkan kericuhan saat demonstrasi,” pungkasnya.