Berita

Suasana rapat di Komisi III DPR (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Hukum

KY Jamin Seleksi Calon Hakim Agung Transparan tanpa Ada Titipan

SELASA, 09 SEPTEMBER 2025 | 11:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 16 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari ini, Selasa, 9 September 2025. 

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai memastikan bahwa seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc berjalan secara transparan tanpa ada calon titipan. 

“Publik melihat kita mereka terlibat dalam tanya jawab mereka memberikan masukan secara aktif. Yakinlah kalau ada titipan titipan itu pasti ketahuan mereka pasti tahu,” tegasnya.


Berikut ada 13 calon hakim agung;

Kamar Pidana

1. Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  Banjarmasin 
2. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
3. Julius Panjaitan, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu 
4. Suradi S.H., S.Sos., M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 
Kamar Perdata 
 
1. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
2. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. - Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia
 
Kamar Agama
 
1. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. - Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
2. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Militer 
 
1. Dr. Agustinus Purnomo Hadi,  S.H., M.H. - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI

Kamar Tata Usaha Negara 
 
1. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. - Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak) 
 
1. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E.,  M.Hum. - Hakim Pengadilan Pajak 
2. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. - Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
3. Dr. Triyono Martanto, S.E., Ak,  S.H., M.M., M.Hum., C.A. - Hakim Pengadilan Pajak

Sementara itu, untuk hakim Ad hoc sebagai berikut;

Ad hoc HAM

1.Prof. Dr. Agus Budianto,  S.H., M.Hum. - Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita  Harapan 
2. Bonifasius Nadya Arybowo,  S.H., M.H.Kes - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung 
3. Dr. Moh Puguh Haryogi,  S.H., Sp.N., M.H - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya