DPR Minta Kemenag Penuhi Standar Pembangunan Rumah Ibadah

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hj. Selly Andriany Gantina menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ambruknya rumah ibadah di Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ia menilai tragedi yang menewaskan empat jamaah serta menyebabkan 54 luka-luka ini harus menjadi momentum bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam), untuk memperkuat standar keamanan dan keselamatan jamaah di seluruh rumah ibadah di Indonesia.

"Musibah ini adalah alarm keras bagi Kemenag, bahwa urusan keselamatan jamaah tidak boleh lagi ditempatkan sebagai hal sekunder," kata Selly dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

"Musibah ini adalah alarm keras bagi Kemenag, bahwa urusan keselamatan jamaah tidak boleh lagi ditempatkan sebagai hal sekunder," kata Selly dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 September 2025.

Legislator dari Fraksi PDIP itu menegaskan bahwa Kemenag, melalui Ditjen Bimas Islam, bukan hanya memiliki mandat administratif dalam registrasi dan fasilitasi rumah ibadah, tetapi juga harus menjadi pengawal utama standar keamanan dan kelayakan rumah ibadah.

Menurutnya, kelemahan dalam pengawasan perizinan maupun aspek teknis bangunan tidak boleh lagi dibiarkan.

"Rumah ibadah adalah ruang publik yang harus aman. Saya mendorong Kemenag, terutama Ditjen Bimas Islam, untuk memperluas peran pengawasan dan memastikan setiap rumah ibadah memenuhi standar yang ketat. Tugas ini harus dijalankan secara serius melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah," tegasnya.

Selly menambahkan, setiap pembangunan rumah ibadah ke depan harus mengacu pada pedoman teknis yang jelas, termasuk penyesuaian kapasitas jamaah dengan daya tahan bangunan.

Ia menilai regulasi ini hanya akan efektif apabila Kemenag dan pemerintah daerah berjalan beriringan dalam proses perizinan, pengawasan, hingga peninjauan berkala terhadap kondisi bangunan.

“Kemenag harus segera menyiapkan pedoman teknis yang bersifat wajib dan memastikan adanya peninjauan rutin atas kondisi rumah ibadah. Ditjen Bimas Islam tidak bisa hanya berhenti pada fasilitasi administratif, melainkan harus hadir sebagai regulator yang menjamin keselamatan jamaah," demikian Selly Gantina.