Berita

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (Foto: Dokumen Pribadi)

Politik

Sri Mulyani Dicopot, CELIOS Beberkan PR Besar Menkeu Baru

SENIN, 08 SEPTEMBER 2025 | 17:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan disambut positif oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). 

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan dengan hormat Sri Mulyani dan menggantinya dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. 

Lembaga riset independen ini menilai reshuffle tersebut merupakan langkah penting bagi perbaikan tata kelola fiskal dan kebijakan ekonomi.


“Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,” kata Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, kepada RMOL di Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Bhiama menegaskan, kritik terhadap kepemimpinan Sri Mulyani sudah lama muncul dari berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil. Kritik tersebut menyoroti ketidakmampuan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, hingga naiknya beban utang yang semakin mempersempit ruang fiskal.

Sebagai lembaga riset independen, CELIOS menegaskan akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti secara kritis dan objektif berbasis data. 

CELIOS juga merinci lima tugas mendesak yang harus segera dijalankan Menteri Keuangan baru. Pertama, strategi penerimaan pajak harus memperhatikan daya beli masyarakat. 

“Seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen, dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan. Pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, pajak windfall profit, serta pajak kekayaan berupa 2 persen bagi aset orang super kaya,” jelasnya.

Kedua, efisiensi anggaran perlu dilakukan secara transparan dan tidak mengganggu pelayanan publik. CELIOS menilai efisiensi yang dilakukan Sri Mulyani justru menimbulkan guncangan pada transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat. Ketiga, restrukturisasi utang menjadi agenda mendesak. 

“Menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition, debt swap for nature, hingga debt cancellation perlu segera dipertimbangkan,” tegas Bhima.

Keempat, CELIOS mendesak pencopotan pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN. Hal ini dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Kelima, evaluasi terhadap belanja perpajakan harus dilakukan. CELIOS menekankan perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowance wajib diaudit baik laporan keuangan maupun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. 

“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan UMKM. Transparansi pemberian insentif fiskal juga harus dilakukan secara berkala kepada publik,” demikian CELIOS.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya